Surabaya - Kasus penyitaan buku bertemakan DN Aidit milik komunitas Vespa Literasi di Kabupaten Probolinggo menjadi fokus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Abdul Wachid Habibullah mengaku, peristiwa penyitaan sejumlah buku bertemakan DN Aidit yang merupakan salah satu tokoh penting Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melanggar hukum.
Abdul Wachid mengungkapkan penyitaan buku tersebut tak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Penyitaan buku harus ada proses peradilan terlebih dahulu, jika memang menganggap buku itu terlarang. Putusan MK nomor: 20/PUU-VIII/2010 menyatakan, penyitaan tanpa proses peradilan merupakan proses eksekusi ekstra yudisial yang ditentang oleh negara hukum," ujarnya, Selasa 30 Juli 2019.
Wachid membeberkan, penyitaan terhadap produk literasi secara sewenang-wenang ini, telah mencederai hak kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Terhadap kasus penyitaan buku ini, LBH Surabaya mengecam keras tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polsek Kraksaan dan TNI Kabupaten Probolinggo," sebutnya.
Pihaknya pun meminta polisi untuk segera mengembalikan buku-buku yang disita secara sewenang-wenang kepada Vespa Literasi.
Ia pun mendesak Kapolda Jatim untuk memberikan teguran kepada anak buahnya yang bertindak sewenang-wenang.
Terpisah Kapolres Probolinggo, AKBP Eddwi Kurnianto mengatakan pihaknya sudah memeriksa dua orang terkait kepemilikan buku DN Aidit yakni Muntasir Billah, 24 tahun dan Saiful Anwar, 25 tahun, yang merupakan anggota Vespa Literasi.
"Kita sudah periksa dan jika tidak ditemukan kesalahan ya kita lepas," kata dia singkat.[]
Baca juga:
- Hoax Marak Akibat Literasi Masyarakat Rendah
- Di Samping Foto DN Aidit, Jokowi: PKI Dibubarkan 1965, Saya Lahir 1961
