Banda Aceh - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengantisipasi adanya konflik sesama umat Islam di Aceh pasca dikeluarkannya surat edaran larangan pengajian selain iktikad Ahlusunnah Waljamaah (Aswaja) yang bersumber dari hukum Mashab Syafi’iyah di provinsi tersebut.
“Kita berusaha untuk menghindari konflik, ini kan salah satu dari pembicaraan yang kita lakukan dalam rapat Forkopimda kemarin itu, ini menjadi salah satunya,” kata Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Polisi Rio S. Djambak dalam konferensi pers akhir tahun di Mapolda setempat, Selasa, 31 Desember 2019.
Mantan Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Aceh itu berharap isu tentang surat edaran ini tidak dimunculkan sepihak. Karena itu, masyarakat diminta agar menanggapi masalah ini dengan arif dan bijaksana.
Kita berusaha untuk menghindari konflik.
“Tetapi kalau terjadi konflik, kami antisipasi, kami ada langkah-langkah antisipasi, untuk mencegah terjadinya konflik. Ini kan belum terjadi, masih dalam isu-isu,” ujar Rio.
Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua ini juga meminta masyarakat Aceh tak menjadikan isu tersebut sebagai polemik. Ia yakin, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah akan menjelaskan seruan itu kepada publik, mengenai tujuan dan maksud.
“Ucapan dari pak plt jangan terlalu dijadikan polemik, mungkin nanti pelan-pelan bapak plt bisa menjawab bagaimana yang dimaksudkan beliau, tapi kalau konflik jangan sampai terjadilah,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh mengeluarkan surat edaran larangan pengajian selain iktikad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber dari hukum Mashab Syafi’iyah.
Surat yang bernomor 450/21770 itu ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nova Iriansyah pada Jumat 13 Desember 2019 lalu.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Iswanto mengatakan, surat edaran tersebut ditujukan kepada semua instansi pemerintah yang selama ini memfasilitasi pengajian atau kajian di musala di kompleks instansi setempat.
Dalam rangka menuju Aceh Hebat, diperlukan penguatan akidah kaum milenial yang mengacu kepada akidah Ahlussunnah wal jamaah.
“Surat edaran tersebut ditujukan kepada semua instansi pemerintah yang memfasilitasi pengajian atau kajian di musala kompleks instansi pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota supaya tidak menggangu karyawan atau karyawati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Iswanto saat dikonfirmasi Tagar, Senin, 30 Desember 2019 malam lalu.
Iswanto menjelaskan, ada beberapa alasan kenapa seruan itu dikeluarkan. Alasan pertama adalah menyikapi perkembangan terakhir dari pengajian atau kajian yang dilaksanakan di musala instansi pemerintah yang menimbulkan gesekan dan memicu kepada retaknya ukhuwah dan persaudaraan.
Di sisi lain, kata Iswanto, seruan itu juga wujud pemerintah Aceh dalam menindaklanjuti rekomendasi rapat koordinasi ulama dan umara pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2019 di Hotel Grand Nanggroe Aceh.
“Salah satu poinnya adalah dalam rangka menuju Aceh Hebat, diperlukan penguatan akidah kaum milenial yang mengacu kepada akidah Ahlussunnah wal jamaah. Generasi millennial Aceh harus bangga dengan syariat Islam sebagai keistimewaan Aceh,” kata Iswanto.
Iswanto menyebutkan, seruan itu juga ditujukan kepada para bupati/wali kota di Aceh, para kepala satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dan kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kementerian/non kementerian di provinsi itu.
“Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bersama MPU Aceh/MPU kabupaten/kota harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ajaran sesat yang memisahkan atau membenturkan antara syariat dan hakikat,” katanya. []
