Surabaya - Bantuan dua mobil laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai polemik antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menunjukkan kekesalannya saat mobil laboratorium PCR dari BNPB dialihkan ke Kabupaten Tulungagung dan Lamongan. Padahal Risma mengklaim sudah meminta secara langsung kepada Kepala BNPB Doni Monardo untuk bantuan mobil PCR.
Tanggal 19 Mei 2020 kami sudah mengirimkan surat permohonan ke Gugus Tugas Penangan Covid-19 pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur Suban menegaskan Pemerintah Provinsi Jatim sudah menyurat kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 RI Doni Monardo untuk bantuan adanya mesin PCR di Jawa Timur.
"Tanggal 19 Mei 2020 kami sudah mengirimkan surat permohonan ke Gugus Tugas Penangan Covid-19 pusat. Permohonan itu yaitu permohonan untuk penegakkan diagnosis Covid-19," tuturnya.
Suban mengatakan dalam surat tersebut Pemprov Jawa Timur meminta 15 unit mesin PCR kepada Satgas Gugus Tugas Penangan Covid-19 RI. Selain mengirim surat permohonan, kata Suban, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga sudah menelepon secara langsung Kepala BNPB untuk permohonan tersebut.
"Disamping surat itu, malam hari ibu Gubernur langsung telepon kepada Kepala BNPB Doni Monardo dan juga bapak Pandam juga komunikasi kepada Kepala BNPB untuk segera ada bantuan mobil unit PCR ini," kata dia.
Sementara itu, Ketua Tim Kuratif percepatan penanganan Covid-19 Jawa Timur dr Joni Wahyuhadi mengatakan mobil PCR bantuan BNPB ini digunakan untuk mempercepat tes PCR. Dua unit mobil ini diperlukan di rumah sakit dan dinas kesehatan, karena dengan PCR yang cepat bisa isolasi dengan tepat.
"Bisa identifikasi carier dan yang sakit dengan tepat. Banyak sekali yang meminta dan datanya ada," kata dr Joni, di Gedung Grahadi, Jumat, 29 Mei 2020.
Sejak mobil tiba di Surabaya, pada hari pertama yakni Rabu 27 Mei langsung dikirim ke Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) karena ditujukan untuk menstitusi sementara RSUA Surabaya. Mengingat laboratorium ITD RSUA sedang ada masalah.
"Jadi memang itu kita kirim ke RS Unair untuk melanjutkan PCR di sana," kata dia.
Joni menjelaskan pada Rabu sore pihaknya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya dan diarahkan untuk melakukan tes pasien dikarantina di Asrama Haji Surabaya. Namun, di sana hanya mampu PCR 10 orang saja karena hari sudah sore.
"Kemudian dilanjutkan hari berikutnya di Asrama Haji untuk mendiagnosis orang-orang di sana. Malam mobil PCR datang," ucapnya.
Joni selanjutnya beruding untuk menentukan arah mobil esok harinya. Akhirnya direncanakan dikirim ke Sidoarjo karena sudah menunggu lama. Bahkan banyak orang sudah beberapa hari belum di PCR sehingga mobil rencananya dikirim ke Sidoarjo sehari.
Pada Kamis 28 Mei, ada dua mobil standby di RS Darurat jalan Indrapura. Namun, hasil diskusi Rabu sore mobil akan dikirim ke Tulungagung dan Lamongan. Mengingat di dua daerah itu sasaran orang akan di PCR banyak jumlahnya.
Pada hari Rabu Sore, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita menugaskan stafnya menyampaikan ke Pemprov untuk menyiapkan mobil di Surabaya pada esok harinya. Namun, stafnya tidak menyampaikan ke Pemprov bahwa hari Kamis warga Surabaya sudah siap di PCR.
"Tapi Bu Deni (staf Febria) tidak menyampaikan kalau hari ini (Kamis) acaranya Surabaya apa. Sehingga mobil kita kirim ke Lamongan dan Tulungagung," tuturnya.
Ketika mobil dalam perjalanan ke Tulungagung dan Lamongan, Joni di telepon oleh Febria meminta agar dua mobil ditaruh di Surabaya. Joni menjawabnya agar agenda di Surabaya ditunda Jumat besok karena Tulungagung dan Lamongan sudah siap melakukan PCR.
"Saya bilang besok saja, saya sudah janjian sama Tulungagung dan Lamongan. Ngomongnya datar-datar aja. Maksudnya besok pagi saja diomongin lagi," kata dia.
Joni yang juga Direktur RSU dr Soetomo Surabaya itu menyampaikan dalam diskusi Jumat pagi tadi rencananya mobil dikirim ke RS Soewandi untuk PCR 100 orang dan RS Husada utama dengan target 100 orang.
Selain itu di kampung tangguh dan RS darurat. Hanya saja, satu unit mobil belum pulang dari Lamongan karena banyak orang yang akan di PCR.
Joni menegaskan, memang satu mobil kapasitasnya bisa PCR 600 orang dalam sehari. Namun, jika hal itu dipaksakan melakukan swab dan periksa 600 orang dalam sehari petugas kesehatan akan mengalami kelelahan. Realita di lapangan dalam 3 jam hanya mampu menyelesaikan PCR 25 orang.
"Kita harus melihat kemampuan petugasnya. Jadi ada miss sebenarnya. Jadi enak-enakan saja bekerja bagaimana menjalankan pekerjaan ini supaya pasien belum terkonfirmasi bisa terkonfirmasi dan segera diisolasi," tuturnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Jawa Timur mengalihkan bantuan dua mobil laboratorium dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke daerah lain.
Risma mengaku sudah berkoordinasi dan mempertanyakan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur yang mengalihkan bantuan tersebut kepada Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo. Risma bahkan menunjukkan bukti chat WhatsApp antara dirinya dengan Doni.
Dalam chat tersebut jelas bahwa Risma memohon bantuan alat fast laboratorium untuk Kota Surabaya. Doni pun menyanggupinya dan berjanji akan mempercepat proses pengirimannya.
Dalam chat tersebut, Risma juga melaporkan bahwa mobil bantuan itu dialihkan ke daerah lain, sehingga Surabaya tidak bisa menggunakan mobil tersebut. Doni pun berjanji mengecek keberadaan mobil tersebut karena memang dua mobil bantuan itu diprioritaskan untuk Kota Surabaya.
“Ini (chat WhatsApp) bukti permohonan saya dengan Pak Doni, jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu,” kata Risma. []
