TAGAR.id, Jakarta - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai polemik pengangkatan Iptu Umbaran Wibowo menjadi Kapolsek perlu dievaluasi secara institusi.
Diketahui, Iptu Umbaran menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik menjadi Kapolsek Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin, 12 Desember 2022.
Iptu Umbaran ramai diberitakan menyamar sebagai kontributor di salah satu stasiun televisi swasta di Jawa Tengah. Ia menjalani proses tersebut kurang lebih selama 14 tahun.
Menurut Bambang Rukminto, evaluasi dari polemik tersebut harus dilakukan tidak hanya di level bawah melainkan hingga ke level atas dan secara menyeluruh.
"Banyak hal (yang perlu dievaluasi), terkait tupoksi Polri penugasan kepolisian harus banyak dievaluasi. Ini kan di level bawah kan hanya menjadi seorang jurnalis, di profesi-profesi lain banyak bukan hanya masuk ke jurnalis saja," kata Bambang saat dikonfirmasi, Kamis, 14 Desember 2022.
Bambang Rukminto menjelaskan, polemik pengangkatan Iptu Umbaran yang mengejutkan publik sebagai bentuk masih adanya masalah di internal kepolisian dari sisi regulasi.
"Ini salah satu keruwetan di internal kepolisian. Padahal dalam aturan pemerintah menyatakan seorang anggota polisi yang ditugaskan yang mendapatkan jabatan diluar struktur Polri, dia harus keluar dari struktur kepolisian harus melepas jabatan kepolisiannya," kata Bambang.
Bambang menegaskan, permasalahan itu merupakan puncak gunung es dari permasalahan internal tersebut terutama terkait dengan promosi-promosi jabatan kepada seseorang.
"Ini puncak gunung es dari problem di internal kepolisian terkait dengan promosi-promosi jabatan. Apa prestasi seseorang untuk mendapatkan sesuatu jabatan kemudian apa kompetensinya itu kan memang masih banyak yang harus dievaluasi," ujarnya.
"Sistem di tubuh kepolisian ini masih amburadul. Bahkan promosi hanya berdasarkan kedekatan-kedekatan atau tendensi kepentingan-kepentingan lain, itu yang harus di evaluasi. Kalau mau evaluasi jangan hanya Iptu Umbaran saja tapi juga harus menyeluruh," katanya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan pihak Markas Besar Polri sedang mengomunikasikan terkait dengan polemik Iptu Umbaran Wibowo.
"Ini saya jelaskan peristiwa yang di Blora, kami (Mabes Polri) langsung berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian Kabid Humas. Mereka sudah mengomunikasikan dengan Karo SDM, dan Dirintel kami komunikasikan dahulu," kata Dedi pada Rabu.
"Asesmennya itu akan dilihat dahulu oleh Wakapolda karena wakapolda 'kan sebagai pimpinan yang mengendalikan penggunaan karier di lingkungan internal Polri. Nanti apabila sudah ada hasilnya, Kabid Humas yang akan menyampaikan informasinya," katanya.[]
