Polemik Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun, Prabowo Datangi DPR

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR terkait polemik anggaran Rp 1,7 Kuadriliun.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Foto: Tagar/Bratanews)

Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, terkait polemik anggaran Rp 1,7 Kuadriliun, Rabu, 2 mei 2021.

Hadirnya Prabowo dalam rapat tersebut, disampaikan Juru Bicara Menteri Pertahanan dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Pak Menhan dijadwalkan untuk hadir di RDP tanggal 2, bersama Panglima TNI," kata Dahnil dalam keterangannya, Selasa, 1 Juni 2021.

Rapat antara Komisi I dengan Kemhan sempat digelar pada Senin, 31 mei 2021, dalam rapat itu, Prabowo diwakili Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan M Herindra.


Ada yang menyebarkannya dengan motif politik dan ada muatan political jealousy.


Kemenhan tengah menghadapi kisruh rencana pinjaman 'jumbo' senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan atau Alpalhankam.

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Kendati begitu, pihak Kemenhan menampik anak buah Prabowo berdalih dokumen yang saat ini kadung bocor itu adalah rancangan dan belum masuk tahap final.

Dahnil juga mengatakan bocornya draf perpres tersebut adalah bentuk keirian dalam berpolitik, atau political jealousy.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pihaknya akan segera menemukan oknum yang membocorkan rancangan anggaran alutsista tersebut. Ia memastikan oknum tersebut punya motif politik terhadap Prabowo.

"Ada yang menyebarkannya dengan motif politik dan ada muatan political jealousy menurut kami, maka kemudian kami berkepentingan menjelaskan," ucapnya.

Sebelumnya, PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI) buka suara terkait keterlibatan mereka dalam rencana Kementerian Pertahanan memborong alutsista senilai US$ 124,99 miliar atau Rp 1,7 kuadriliun.

Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Adi, mereka mengatakan tidak mendapatkan satu kontrak pun dari Kementerian Pertahanan terkait rencana pengadaan itu.

"PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021. []

Berita terkait
Jokowi Arahkan Prabowo Jaga Anggaran Alutsista
Presiden Jokowi memberi arahan kepada Menhan Prabowo agar mengawasi anggaran negara untuk pembelian alutsista.
Menhan Prabowo Subianto Memperkuat Alutsista TNI
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.
Prabowo Belum Bisa Jawab Pertanyaan Soal Alutsista
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku belum bisa memberikan komentar terkait nasib proyek alutsista pesawat tempur jenis KFX/IFX.
0
Polemik Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun, Prabowo Datangi DPR
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR terkait polemik anggaran Rp 1,7 Kuadriliun.