Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengawasi anggaran negara untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar tidak ada kebocoran.
Menurut Prabowo, Jokowi tegas dalam memberikan petunjuk terkait pengawasan anggaran negara agar tidak dimainkan untuk proyek.
"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 22 November 2019.
Negara harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur.
Atas amanat ini, Prabowo meyakinkan tidak akan ada kebocoran dana yang dikeluarkan untuk membeli alutsista. Hingga kini, kata dia, pengadaan alutsista masih terus dikaji.
"Jadi itu terus menerus ditekankan oleh bapak presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu, kita benar-benar ingin jaga, tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up mark up yang tidak masuk akal sedang kita berusaha. Pengadaan masih terus kita kaji," tuturnya.
Setelah tersedia, Prabowo mengatakan kebutuhan akan alutsista akan sesuai dengan kebutuhan. "Saya kira cukup, asal kita penggunaannya baik," kata Prabowo.
Sebelumnya Jokowi mengadakan rapat terbatas (ratas) mengenai kebijakan pengadaan alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
Jokowi berharap agar Indonesia memiliki kekuatan regional yang baik dan disegani agar kedaulatan wilayah Tanah Air senantiasa terjaga. Untuk itu, Jokowi ingin agar Indonesia dapat memperkuat alutsista dengan taraf modern, sejalan dengan perkembangan teknologi.
"Negara harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani di kawasan Asia Timur. Karena itu kita perlu penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern, yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," kata Jokowi.
Jokowi menekankan agar langkah utama yang harus dilakukan jajarannya dengan membuat rencana dan peta jalan yang jelas mengenai pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri.
"Roadmapnya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri," tutur dia.
