UNTUK INDONESIA
Polda Papua Mulai Petakan Daerah Konflik Pilkada
Kepolisian Daerah (Polda) Papua tengah memetakan daerah rawan konflik Pilkada Serentak 2020 pada 11 Kabupaten di Bumi Cenderawasih.
Wakapolda Papua, Brigjen Pol Yakobus Marjuki memberikan arahan dalam Rakernis Fungsi Intelkam tahun 2020 di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu 8 Januari 2020. (Foto: Tagar/Istimewa)

Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua tengah memetakan daerah rawan konflik Pilkada Serentak 2020 pada 11 Kabupaten di Bumi Cenderawasih. Sejumlah strategi pencegahan potensi gangguan keamanan telah disiapkan.

Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Yakobus Marjuki menyebut Kabupaten Waropen menjadi satu contoh daerah rawan yang harus diantisipasi. Hal ini berkaca pada gangguan keamanan yang ditengarai proses Pilkada di daerah itu, lima tahun lalu.

“Pemetaan daerah rawan (Pilkada) sedang kami bicarakan. Semua unit intelijen memetakan ancaman terkait Pilkada. Dasarnya untuk Kabupaten Waropen banyak masalah pada Pilkada lima tahun lalu,” kata Yakobus Marjuki kepada sejumlah awak media usai membuka Rakernis Fungsi Intelkam tahun 2020 di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu 8 Januari 2020.

Akan diskusikan terkait ranking kerawanannya, sehingga kita tidak kecolongan.

Kepada bawahannya, Yakobus menekankan pemetaan harus selesai dalam waktu sebulan ke depan. Hasilnya kemudian akan dilaporkan kepada Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw untuk menyusun personil pengamanan Pilkada di 11 kabupaten.

Brigadir Jenderal Polisi asal Yogyakarta ini pun mengakui umumnya di Papua sering terjadi konflik lantaran pihak-pihak yang berkepentingan ngotot merebut kursi kepala daerah.

“(Nanti) kita akan diskusikan terkait ranking kerawanannya, sehingga kita tidak kecolongan,” sebutnya.

Yakobus menuturkan, tingkat kerawanan di setiap daerah peserta Pilkada di 29 kabupate/kota yang ada di Papua selalu berbeda-beda. Hal itu pun menjadi rujukan kepolisian untuk menempatkan personil BKO Brimob dalam penanganan gangguan keamanan secara tepat. Baik dari dari karakter daerah atau cara pendekatannya.

Dalam waktu dekat, kata dia, Polda Papua akan melakukan pertemuan dengan penyelenggara Pemilu serta pihak terkait. Ini guna menekan potensi yang terjadi pada setiap tahapan Pilkada.

“Penyelenggara (KPU dan Bawaslu) harus independen. TNI/Polri juga harus netral, begitu juga dengan tugas masing-masing harus dipahami,” ucap dia.

Kepada setiap personil keamanan, Ia berpesan agar menyelesaikan setiap permasalahan dengan bijak, profesional serta proporsional. “Jangan ada anggota Polri yang ikut terlibat dukung mendukung, kampanye terselubung atau memanfaatkan fasilitas dinas untuk kepentingan partai politik,” ucap Yakobus. []

Baca juga: 

Berita terkait
OPM Bertanggung Jawab Atas Penembakan TNI di Papua
Juru bicara TPNPM-OPM mengklaim pihaknya bertanggung jawab atas penembakan terhadap seorang TNI yang tewas di Pos Bewani, Kabupaten Keerom.
DPR Sebut Dana Otsus Papua Rp 80 T Berantakan
Anggota Komisi 1 DPR Sukamta mengatakan tahun 2019 kemarin pemerintah masih bermasalah dengan persoalan dana otonomi khusus (Otsus) Papua.
Polda Jatim Kirim 200 Personel Brimob Amankan Papua
200 BKO Brimob Polda Jatim ini nantinya dikirim untuk mengamankan wilayah di Puncak dan Puncak Jaya dari teror KKB.
0
3 Korban Keracunan Anjing di Simalungun Demam Tinggi
Tiga korban keracunan daging anjing di Kabupaten Simalungun dirujuk ke rumah sakit karena mengalami demam cukup tinggi.