UNTUK INDONESIA
Polda Jatim Akan Tindak Tegas Pendemo Anarkis di Surabaya
Kapolda Jatim menegaskan akan menindak pihak-pihak yang membuat kericuhan saat demonstrasi lanjutan tolak Omnibus Law hari ini.
Kapolda Jatim, Irjen Moh Fadil Imran bersama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat video conference deklarasi damai Jogoboyo di Balai Kota Surabaya, Selasam 20 Oktober 2020. (Foto: Tagar/Ihwan Fajar)

Surabaya - Rencana adanya aksi unjuk rasa lanjutan tolak Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi perhatian Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Moh Fadil Imran. Bahkan Fadil mewanti-wanti kepada para pendemo untuk tidak melakukan aksi anarkis.

Fadil mengatakan Kota Surabaya menjadi perhatian di tengah ancaman demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia mengaku Surabaya adalah episentrum da etalase Jatim, sehingga pihaknya akan menindaktegas pihak yang ingin merusak kota Pahlawan.

Biarlah kami dan jajaran Polda Jatim bersama TNI akan melakukan pengamanan peserta unjuk rasa.

"Kita tidak ingin Surabaya dikotori dan dirusak oleh sekolompok orang. Maka dari itu Surabaya menjadi fokus agar tetap aman dan indah," ujarnya saat deklarasi Damai Jogoboyo di Balai Kota Surabaya, Selasa, 20 Oktober 2020.

Ia menegaskan kepolisian bersama TNI akan melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Hal itu untuk memberikan rasa aman dan tentram bagi warga Surabaya.

Baca juga:

"Kepada warga Surabaya, pesan saya silakan jaga kampungnya masing-masing. Biarlah kami dan jajaran Polda Jatim bersama TNI akan melakukan pengamanan peserta unjuk rasa," tuturnya.

"Saya berharap demo hari ini tidak ada fasilitas yg dirusak. kami akan mengawal aksi demo sesuai dengan peraturan," kata dia.

Fadil mengaku kerusuhan saat demo tolak omnibus law pada 8 Oktober 2020, menjadi pelajaran. Akibat tindak anarkis saat demo membuat sejumlah fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi rusak.

"Hal ini tidak bisa kita biarkan. Kelompok-kelompok yang berniat melakukan perusakan dan tindak anarkis, kalau kalian mencoba dengan niat merusak dan pembakaran maka saya sebagai Kapolda akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum berlaku," tuturnya.

Fadil menegaskan pihaknya tidak melarang adanya demonstrasi, tetapi penyampaian aspirasi harus lebih konstruktif, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur juga sudah menyampaikan aspirasi para buruh dan mahasiswa ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.

"Itu merupakan upaya maksimal dilakukan oleh Pemprov. Jika ada kelompok yang kurang puas, bisa melalui dengan mekanisme hukum yang ada, misalnya gugatan ke MK," kata Fadil.

Disaat bersamaan, Fadil juga mengapresiasi langkah Pemkot bersama Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang membentuk kelompok Jogo Suroboyo (Jogoboyo). Fadil mengaku dengan adanya Jogoboyo bisa membuat Surabaya menjadi damai dan aman.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Surabaya tulus serta ikhlas bertekad menjaga kota kita. Ini menjadi penting, karena deklarasi untuk Surabaya damai dan aman," tuturnya.

Sementara, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengingatkan kepada para pendemo tolak omnibus law untuk menjaga Kota Pahlawan dengan tidak melakukan tindak anarkis. Risma tidak ingin kejadian demo anarkis pada 8 Oktober 2020 kembali terjadi.

"Mari kita bersama-sama menjaga, minimal menjaga kampung jenengan semua. Apabila ada kerusakan maka pajak itu pula untuk mengganti," tuturnya.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini tidak ingin adalagi kerusuhan saat demonstrasi yang dapat merusak sejumlah fasilitas umum di Kota Surabaya. Risma mengaku tidak terima jika ada pihak-pihak yang memanfaatkan demo untuk membuat kerusakan.

Selain itu, Risma juga memunta kepada setiap orang tua untuk menjaga anaknya agar tidak terlibat demonstrasi. Risma mengaku menemukan fakta adanya kelompok yang memanfaatkan anak-anak untuk demo.

"Mari kita jaga anak kita, mari kita jaga mereka.. Jangan sampai tangan2 kotor yang ingin membuat kota Surabaya hancur," ucapnya. [] 

Berita terkait
Respon Risma Pelibatan Anak Demo Omnibus Law di Surabaya
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memprotes adanya pelibatan anak saat demo omnibus law berakhir ricuh pada 8 Oktober 2020.
Modus Baru Penyelundupan Sabu Malaysia 1,2 Kg ke Surabaya
Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap kurir dan bandar narkoba asal Malaysia dengan disembunyikan di dalam powerbank.
Polrestabes Surabaya Tembak Kaki Residivis Curanmor
Unit Resmob Polrestabes Surabaya menangkap dua pelaku curanmor yang sembilan kali beraksi di wilayah Kecamatan Rungkut.
0
Kronologi Kebakaran Tewaskan Nenek di Padang Sumbar
Polsek Lubuk Begalung, Padang belum mengetahui penyebab kebakaran yang menewaskan seorang nenek 90 tahun.