Oleh: Eko Kuntadhi*
Jokowi sudah menyampaikan lokasi calon ibu kota baru. Lokasinya di Kalimantan Timur, sebagian di Kutai Kartanegara sebagian lagi di Penajam. Proses boyongan ibu kota ini memakan biaya Rp 440 triliun. Bandingkan dengan budget yang diajukan Anies Baswedan untuk membenahi Jakarta Rp 560 triliun.
Ada yang menarik. Menurut sebuah survei, 94 persen pegawai negeri yang sudah enak di Jakarta ogah pindah ke ibu kota baru. Mereka gak mau kehilangan kenyamanan di Jakarta.
Saya melihat, inilah intinya. Jokowi pasti paham akan ada banyak PNS yang gak mau pindah. Mereka mungkin saja memilih pensiun dini. Pemerintah nanti akan menggantikan tenaga-tenaga senior yang sudah karatan ini dengan tenaga baru yang lebih muda dan fresh.
Harus diakui, budaya birokrasi kita memang sering menjadi kendala. Jokowi sendiri sudah berkali-kali mengeluh. Untuk soal izin saja harus menunggu lama banget sampai dokumen yang diajukan jamuran. Ada yang sampai tahunan hanya untuk urus izin. Sementara di banyak negara tetangga cukup hitungan hari.
Gimana investor mau menanamkan investasi jika soal izin saja sudah bikin kepala pecah. Belum lagi kewenangan antarlembaga dan departemen. Antara pusat dan daerah.
Termasuk logika birokrasi yang nyebelin: kalau bisa diperlama kenapa harus cepat?
Mau mengubahnya gak gampang. Digebrak-gebrak seperti apa pun, tetap saja cuek bebek. Begitu lagi. Begitu lagi. Birokrasi yang tambun, lelet dan kelebihan kolesterol ini selalu gagal menjawab tantangan zaman yang cepat berubah. Selain orangnya yang sudah empuk di zona nyaman. Sistemnya juga belibet gak karuan. Banyak kewenangan yang tumpang tindih.
Kalau Presidennya nanti dijabat cuma oleh seonggok politisi, kerja besar hari ini akan sia-sia.
Bayangkan sudah badannya tambun, eh malah saling tindih. Ini sebetulnya mau kerja apa main Sumo, sih?
Tidak ada jalan lain, jika negara ini mau maju, harus dilakukan reformasi besar-besaran terhadap birokrasinya. Ubah cara kerja lama. Ubah cara berpikirnya.
Jika orang di dalamnya susah berubah, wajib dipangkas.
Tetapi gak gampang memangkas PNS. Ada UU yang melindunginya. Sekarang banyak PNS yang gak ada kerjaan tetap digaji negara. Boros. Tapi mau gimana lagi, aturan melindungi mereka. Termasuk melindungi para pemalas bersafari.
Nah, dengan memindahkan ibu kota negara, semua problem serius itu bisa diubah. Bukan dengan cara memecat PNS. Sebab, toh mereka akan mundur sendiri dengan senang hati. Memilih tetap jadi warga DMI Jakarta, Daerah Mantan Ibukota Jakarta.
Hasilnya ibu kota baru nanti akan diisi birokrat-birokrat muda yang lebih energik. Punya semangat. Dengan cara kerja, yang mudah-mudahan lebih bagus. Komposisi dan budaya birokrasi bisa dibangun dari awal lagi. Disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan Indonesia masa depan.
Duit Rp 440 triliun memang difokuskan untuk membangun infrastruktur ibu kota baru. Akan ada daerah yang berkembang. Vibrasi dampak ekonominya akan terasa. Mendorong pertumbuhan di Indonesia Timur. Itu semua adalah pembangunan yang bersifat hardware.
Tapi yang jauh lebih keren adalah akan ada perbaikan birokrasi. Perbaikan cara bekerja orang-orang berbatik Korpri. Hal inilah yang perlu ditangani lebih serius. Dengan kata lain akan ada install ulang dalam sistem birokrasi kita. Perbaikan di sisi software ini yang lebih disasar Jokowi dengan memindahkan ibu kota negara.
Jadi kalau ada yang ribut menentang ide pemindahan ibu kota, rasa-rasanya mereka hanya tidak mau kehilangan kenyamanan saja. Biasalah. Setiap perubahan akan selalu mendapat tantangan dari mereka yang akan tergilas.
Masalahnya, perpindahan ibu kota butuh waktu. Jokowi mungkin hanya bisa mengawali. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pemerintahan setelah Jokowi. Kalau Presidennya nanti dijabat cuma oleh seonggok politisi, kerja besar hari ini akan sia-sia.
Karena itu, PR kita masih panjang. Salah satunya mengawal siapa pengganti Jokowi nanti. Agar keringat yang menetes hari ini gak mubazir. Agar kerja besar hari ini ada yang melanjutkan.
*Pegiat Media Sosial
