Medan - Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memerlukan lima orang dewan pengawas. Sebab itu dinilai akan melemahkan.
Ungkapan itu dikatakan oleh Parno S Mahulae, Komisaris PMKRI Wilayah Sumbagut di sela-sela konferensi studi di aula Gereja Kristen Protestan Simalungun di Kota Medan, Senin 9 September 2019.
"Dewan pengawas akan mengawasi KPK, rencananya berjumlah lima orang. Sama sekali tidak dibutuhkan, itu melemahkan mereka. Kita rasakan bahwa selama ini KPK itu diawasi oleh 260 juta masyarakat Indonesia, dan itu cukup," ucap Parno.
Adanya dewan pengawas akan menjadi masalah baru, sebab dewan pengawas itu dari siapa dipilih siapa
Parno mengaku merasa aneh dan sangat janggal dengan Rancangan Undang-Undang KPK yang ada saat ini, apalagi sumbernya dari DPR RI di Senayan, maka tidak menutup kemungkinan poin interestingnya tinggi.
"Setiap saat pasti ada pihak yang ingin KPK lemah atau bahkan lumpuh. Sementara di pihak kita masyarakat menginginkan KPK itu malah bubar. Kalau KPK bubar artinya korupsi sudah hilang dan lembaga hukum sudah baik, apakah korupsi sudah hilang?" tanya Parno.
Adanya dewan pengawas bagi KPK, kata dia, nantinya akan membuat KPK lemah, kemudian timbul pertanyaan, dewan pengawas itu dipilih siapa, dari unsur apa dan keberpihakannya kepada siapa.
"Adanya dewan pengawas akan menjadi masalah baru, sebab dewan pengawas itu dari siapa dipilih siapa. Sekali lagi sikap kita tegas, kita tolak segala bentuk hal yang membuat KPK lemah termasuk revisi RUU KPK, urgensi dewan pengawas nol besar," tandas Parno. []
