PDIP Sebut Pentingnya Dewan Pengawas untuk KPK

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP menyebut kebutuhan dewan pengawas untuk KPK sangat mendesak.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebut kebutuhan pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertuang dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sangat mendesak.

"Sangat urgen, tidak ada satu lembaga negara yang luput dari pengawasan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 9 September 2019, seperti dilansir Antara.

Masinton menilai KPK sebagai lembaga negara harus dipantau dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya apakah seirama dengan hukum dan UU. Sebab itu kebutuhan dewan pengawas KPK genting.

KPK dalam melakukan tindakan memberangus korupsi telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi III DPR, Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga mekanisme pra peradilan.

Kepolisian, kejaksaan dan hakim, kata Masinton, juga memiliki dewan pengawas. "Kepolisian miliki komisi kepolisian, kejaksaan miliki komisi kejaksaan, hakim diawasi Komisi Yudisial," kata Masinton.

Sementara beda pendapat diutarakan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang mengatakan dewan pengawas untuk KPK tidak perlu.

"KPK sudah memiliki mekanisme pengawasan sendiri," kata Bivitri, Sabtu 7 September 2019.

Musababnya KPK telah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat. KPK dalam melakukan tindakan memberangus korupsi telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi III DPR, Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga mekanisme pra peradilan.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sudah cukup untuk memantau kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Baca juga:

Berita terkait
Lima Peristiwa Paling Dramatis di KPK
Gedung KPK acap kali menjadi saksi bisu peristiwa penindakan kasus rasuah di Indonesia. Berikut lima peristiwa paling dramatis di markas KPK itu.
Sikap PSI Soal Revisi UU KPK Setelah Hujan Pertanyaan
PSI disorot keberpihakannya terhadap revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR. Hujan pertanyaan muncul, mempertanyakan PSI.
Cegah Tradisi Korupsi, Antropolog Tolak Revisi UU KPK
Sejumlah antropolog yang tergabung dalam Antropolog Untuk Indonesia menolak keras usulan revisi UU KPK.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)