UNTUK INDONESIA

PKS Ungkap Kegaduhan Politik 2020 oleh Menteri Presiden Jokowi

Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menjelaskan, kegaduhan muncul diawali atas pernyataan pembantu atau menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta. (Foto: Dokumen Sukamta)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta menjadi pembicara dalam sebuah talkshow yang diselenggarakan oleh RRI bertajuk Komunikasi Politik di Jakarta menyatakan, 'Refleksi komunikasi politik sepanjang tahun 2020 lebih banyak diwarnai dengan politik kegaduhan dan kegagapan pemerintah', Rabu, 30 Desember 2020.

"Akibatnya persoalan utama alih-alih terselesaikan, Indonesia malah mengalami krisis ekonomi akibat pandemi," kata Sukamta melalui keterangan yang diterima Tagar, Kamis, 31 Desember 2020.

Kegaduhan elit tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, kegaduhan muncul diawali atas pernyataan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang sempat terkesan menyepelekan ancaman Covid-19 saat awal pandemi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga dinilai pernah melontarkan wacana Pilkada tak langsung yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi dalam konteks Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pernah berucap bahwa angka kriminalitas tinggi di daerah miskin yang seolah mendiskreditkan kalangan menengah ke bawah kerap berbuat masalah.

"Menteri Agama yang misalkan ingin melakukan sertifikasi penceramah, larangan bagi ASN untuk memakai cadar atau bercelana cingkrang. Menkopolhukam juga beberapa kali melontarkan wacana yang membuat gaduh, misalkan soal Polisi Siber yang dikhawatirkan hanya akan memberangus kemerdekaan berpendapat bagi pihak yang mengkritik pemerintah," kata Sukamta.

Dia juga mengaku tidak lupa dengan pernyataan Presiden Jokowi yang dianulir oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal larangan mudik dan pulang kampung.

"Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang mudik, sedangkan pulang kampung tidak dilarang. Menhub kemudian menegaskan bahwa mudik dan pulang kampung sama saja dilarang. Kita disuguhi tontonan komunikasi yang kurang kompak untuk level negara," tuturnya.

"Kegaduhan elit tersebut berimbas kepada kegaduhan di masyarakat. Sementara kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi. Uniknya, isu-isu yang sudah bertebaran dan membuat kegaduhan publik itu kemudian 'diselesaikan' oleh seorang menteri yang terkesan mengerjakan banyak urusan," tambahnya.

Doktor lulusan Inggris ini mencatat banyaknya hoaks yang muncul adalah imbas dari komunikasi politik pemerintah yang buruk.

"Bisa jadi sumber hoaks adalah pemerintah sendiri karena menampakkan kesimpangsiuran informasi dan isu-isu kebijakan dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Tapi anehnya justru masyarakat yang dianggap sebagai sumber utama pembuat hoaks, dan terjadilah kriminalisasi rakyat dan tokoh masyarakat," ucapnya.

Dia menuturkan, segenap permasalahan sedang mendera bangsa ini. Di bidang ekonomi, Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi pada kuartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada kuartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97 persen dan kuartal II minus 5,32 persen.

Berdasar laporan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia.

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5.877 triliun.

Selain itu, kata Sukamta, pengangguran bertambah dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen atau meningkat 2.67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19.

"Hingga Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta, menjadi 26,42 juta orang," ucap Ketua DPP PKS ini.

Lebih lanjut, dia juga menyorot dari bidang politik pun. Ia menyebut, pemerintah tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali dan tak ada terlihat tanda-tanda penurunan kasus.

"Presiden Jokowi mempersilakan sejumlah kerabatnya untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang mengindikasikan adanya dinasti politik yang sedang dibangun. Belum lagi kriminalisasi-kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Ini menjadi catatan tersendiri apakah demokrasi kita mengalami kemajuan atau justru kemunduran?" ucapnya.

Sukamta menegaskan, di bidang kesehatan pun pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi.

"Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah," ucap dia.

Yang tak lupa dari ingatannya, lanjut Sukamta, saat pemerintah mensahkan UU Omnibus Law Cipta kerja yang kontroversial pada Oktober 2020. Padahal, UU itu dinilai cacat formil dan materil, tidak transparan dan minim partisipasi publik oleh masyarakat sipil dan akademisi.

"Yang cukup menghebohkan adalah sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi, seperti Edhy Prabowo yang dijerat kasus korupsi benur lobster dan Juliari Batubara yang dijerat kasus korupsi dana bansos Covid-19. Ini tamparan keras buat kita semua, karena sampai bantuan sosial pun dikorupsi," katanya.

"Jadi, permasalahan-permasalahan di atas jangan sampai tertutupi dan tidak terselesaikan dengan baik karena tertutupi kegaduhan-kegaduhan yang tercipta. Kita berharap Pemerintah mampu melakukan refleksi untuk memperbaiki komunikasi politiknya pada tahun-tahun mendatang," ucap Sukamta menyambung pernyataan tersebut.[]

Berita terkait
PKS Anggap Jadi Oposisi Jokowi sebagai Berkah Pemilu 2024
PKS mengambil sikap politik sebagai oposisi Jokowi merupakan berkah dan keuntungan pada Pemilu 2024.
Laporan Politik Uang oleh Warga Lebih Banyak daripada Temuan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menangani 262 kasus politik uang pada Pilkada Serentak 2020, 197 di antaranya adalah laporan masyarakat.
Akibat Beda Politik, Warga di Manggarai Diusir Pemilik Tanah
Miris, akibat beda politik di pilkada Kabupaten Manggarai, dua warga di usir oleh pemilik tanah yang mereka tempati.
0
PKS Ungkap Kegaduhan Politik 2020 oleh Menteri Presiden Jokowi
Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menjelaskan, kegaduhan muncul diawali atas pernyataan pembantu atau menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).