Yogyakarta - PKS menegaskan menjadi partai oposisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, dari pusat sampai daerah. Begitu juga PKS Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap tegas PKS Yogyakarta itu mengemuka berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah V DPW PKS DIY, Minggu, 27 Desember 2020.
Muswil V PKS DIY menegaskan kembali sikap PKS terus mendukung dan mengawal sikap politik DPP PKS sebagai oposisi yang konstruktif terhadap pemeritah saat ini," kata Ketua DPW PKS DIY terpilih periode 2020-2025, Agus Mas'udi di Kantor DPW PKS DIY pada Minggu, 27 Desember 2020.
Baca Juga:
Menurut dia, semangat sikap ini juga akan dilakukan di daerah wakil PKS di DPRD dengan mengkritisi dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat. "Di sisi lain, secara objektif akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Gus Ud, sapaan akrab Agus Mas'udi di .
Gus Ud mengatakan, bukan tanpa alasan PKS tetap di jalur oposisi. Salah satu lembaga survei sudah menunjukkan kinerja pemerintahan Jokowi, di mana 57 persen menyatakan tidak puas. "PKS mencoba akomodir mereka yang tidak puas dengan kinerja Jokowi itu," ungkapnya.
PKS mencoba akomodir mereka yang tidak puas dengan kinerja Jokowi itu.
Dari segi kalkulasi politik, memilih menjadi oposisi juga memberi keuntungan sendiri di mana target pada Pemilu 2024 mendatang bisa meraih 15 persen atau minimal dua digit. "Apakah 57 persen yang tidak puas kinerja Jokowi akan memilih PKS? Yang jelas angka itu menguntungkan bagi kami," kata dia.
Target perolehan suara tidak hanya meningkat di tingkat nasional. Perolehan suara PKS di Yogyakarta targetnya juga meningkat. Secara faktual, PKS merupakan runner up di Yogyakarta meski jauh suaranya dengan partai peraih suara terbanyak. "Targetnya suara PKS lebih banyak dan kami optimistis," kata Gus Ud.
Baca Juga:
Menurut dia, wakil rakyat PKS di DPRD DIY saat berjumlah tujuh orang dan menempatkan satu legislator sebagai wakil Ketua DPRD DIY. "Pemilu 2019 lalu PKS nomor dua terbanyak dengan tujuh kursi di DPRD DIY, target Pemilu 2024 bertambah minimal dua digit atau 10 kursi," tegasnya.
Ketua DPW PKS DIY periode 2015 – 2020, Darul Falah mengatakan, sikap oposisi ini antara lain kritis dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat. Sikap oposisi ini memiliki keuntungan demokrasi yang bisa berjalan dengan baik karena ada penyeimbang.
“Kalau semua mendukung pemerintah, tidak ada penyeimbang, pengkritis di semua level. Oposisi tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah,” ucap Falah. []
