Jakarta - Komisi XI DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, soal pembahasan pokok reformasi penganggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2021.
Dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Juli 2020, anggota Komisi XI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengingatkan pemerintah bahwa anggaran tersebut memiliki peran utama atau instrumen penting untuk mensejahterakan rakyat.
Sebelum kita membahas tentang redesain anggaran, kita tempatkan dulu bahwa peran anggaran sebagai instrumen utama dalam mensejahterakan rakyat
"Sebelum kita membahas tentang redesain anggaran, kita tempatkan dulu bahwa peran anggaran sebagai instrumen utama dalam mensejahterakan rakyat. Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara," katanya.
Baca juga: PKS: BBM Isu Sensitif, Jangan Hilangkan!
Dijelaskan, reformasi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini, menggunakan konsep zero based budgeting, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus dimulai dari awal (zero basis) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (incremental basis).
Kemudian, kerangka zero based budgeting adalah basic spending yang memiliki standar harga dan kegiatan sebagai upaya efisiensi birokrasi.
Sementara, kerangka lain adalah performance based budgeting yaitu komite penilaian memiliki indikator baku agar alokasi kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara kementerian atau lembaga dan sejalan antara pusat dan daerah.
Baca juga: PKS Sebut Lomba Video New Normal Tak Pantas
Proses pelaksanaan anggarannya menggunakan result based execution, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai. Selanjutnya, ada juga anticipatory spending, yaitu belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit.
Mekanisme pelaksanaan anticipatory spending harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut.
Kendati Anis menilai bahwa kerangka yang digunakan dalam penganggaran ini sudah cukup baik. Namun, dia memiliki beberapa catatan khusus yang harus diterapkan.
"Ini adalah pengalokasian yang cukup menarik tetapi harus jelas, konsisten, profesional, dan proporsional. Pemerintah juga perlu menjelaskan plus dan minus penggunaan konsep zero based budgeting ini," ujarnya.
Menurutnya, reformasi sistem penganggaran harus mampu mendorong agar belanja negara lebih efisien tetapi tetap produktif dan fokus pada program prioritas serta tetap berorientasi dengan hasilnya.
"Selalu antisipatif terhadap ketidakpastian. Ia juga mengingatkan pemerintah agar dengan serius menyiapkan roadmap. Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program," kata dia.
Dia berpendapat, mengingat kejadian pandemi Covid-19 merupakan bencana yang tidak terduga. Lantas Anis meminta pemerintah untuk memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa ini.
"Supaya pemerintah sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa seperti adanya krisis global, bencana alam atau wabah agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya," ucap Anis.
Dia juga mengingatkan, meskipun anggaran disusun dengan baik, hal itu akan tetap kembali kepada sumber daya manusianya.
"Para perencana dan pengelola anggaran harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan istiqomah dalam mengedepankan kepentingan rakyat," ucap Anis Byarwati. []
