Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tengah mencoba agar perseroan pelat merah tak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya operasional. Jika terealisasi, rencana yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan terjadi dalam dua tahun ke depan.
"Dua tahun ke depan BUMN sudah tidak terima APBN, tetapi kita itu hidupnya dari satu persen daripada dividen di ke depannya," ujar Erick Thohir dalam webminar IDN Times 'New Normal or The Great Reset: Life After Pandemic Covid-19', Sabtu, 13 Juni 2020.
Hal tersebut, menurut dia agar visi kementerian nanti, sama dengan korporasinya. "Bahwa kita harus bekerja sama dan menjaga apa yang dibalikan ke negara itu, makin hari makin besar. Selain tugas daripada layanan masyarakatnya yang tetap harus jaga," ucapnya.
Makanya, kata Erick sejak awal ia bicara empat hal dalam menjalankan tugasnya di Kementerian BUMN. Pertama, mau perusahaan-perusahaan BUMN kembali ke core business dan menjadi expertnya.
Kedua, memastikan BUMN profesional dan transparan. "Tidak ada lagi konsep project base, tetapi yang kita mau justru darimana kita proses bisnis. Jadi bukan project, justru kita melihat secara menyeluruh perlu ga barang ini," tuturnya.
Lalu ketiga, merampingkan BUMN ke menjadi beberapa klaster. Hasilnya, menurut dia terbukti 68 persen bisa dikonsolidasikan yang juga bagus untuk pengusaha daerah serta pengusaha kecil menengah.
"Lahan bisnisnya ga diambil semua oleh BUMN, BUMN mesti yang impactfull dan besar supaya juga menjaga sustainability daripada ekonomi dalam negeri. Karena BUMN 1/3 kekuatan dalam negeri," ujarnya.
Terakhir, keempat menurutnya apapun perubahan harus didasari oleh culture yakni akhlak alias amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang ia percaya perubahannya datang dari generasi muda. []
