PKS Singgung Lockdown, Pemerintah Siapkan Stimulus

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta menyinggung lockdown dan pemerintah siapkan stimulus.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta. (Foto: Dok Tagar)

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta meminta pemerintah untuk menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Pulau Jawa, apabila diberlakukan lockdown suatu wilayah. 

Di Pulau Jawa saja, kata dia, stimulus yang harus digelontorkan sesuai upah minimum provinsi (UMP) di berbagai daerah, yang dia estimasi bisa mencapai Rp 300 triliun. Dia meyakini nantinya akan diterapkan opsi lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan, karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif Covid-19.

Baca juga: Sosok Wali Kota Dedy Yon Supriyono di Balik Tegal Lockdown

"Dana Rp 300 trilliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown," kata Sukamta kepada Tagar, Jumat, 27 Maret 2020.

Dia juga berharap pemerintah segera mengevaluasi skenario penanggulangan Covid-19, juga mengeluarkan opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran corona.

Dia menjelaskan opsi lockdown dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat menjadi solusi, melihat kian bertambahnya pasien positif Covid-19. 

Hal yang amat dia sayangkan, apabila pemerintah bergerak lamban, maka pergerakan masyarakat antar wilayah pun masih terus terjadi. Hal ini yang mengakibatkan corona kian sulit dibasmi.

"Disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan, karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif Covid-19. Pemerintah jangan menutup opsi ini, jika bisa menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran virus," kata dia.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, sistem lockdown sudah dilakukan di beberapa negara tetangga, termasuk di Singapura, Filipina, dan Malaysia.

"Itu sebabnya sangat penting pemerintah transparan terhadap skenario yang akan dilakukan" ucapnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Bantah Kota Tegal Lockdown Corona

Sukamta menyarankan, jika opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa, dengan pertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 paling banyak dari sini, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Selanjutnya, mengunci Pulau Jawa menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran Covid-19. Lockdown dia sarankan dapat dilakukan selama 2 bulan.

Kemudian, kata dia, jika data yang ingin digunakan adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan lockdown selama 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun.

Hal itu berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin per bulan dengan rincian sebagai berikut: Beras 10 kg; daging ayam 2 kg; ikan lele segar 2 kg; telur ayam ras 4 kg; minyak goreng 2 liter; dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000.

"Menurut data Badan Pusat Statistik per September 2019 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang ditambah maka, apabila dilakukan lockdown selama 2 bulan dibutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun," ucap politikus PKS. []

Berita terkait
Kami Pun Harus Segera Lockdown Jika Tak Ingin Punah
Kini kami tersentak karena Covid-19, virus yang memungkinkan manusia di desa-desa kami punah, jika tidak melakukan lockdown.
Makassar Tidak Lockdown, Hanya Karantina Parsial
Meski jumlah positif terjangkit virus Corona di Makassar terus mengalami peningkatan yang signifikan, tapi makassar tidak lockdown.
Hari-hari Lockdown di Filipina
Diah Mustika, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Filipina. Ia ceritakan hari-hari lockdown di tengah wabah virus corona Covid-19 di sana.