PKS: Setahun Jokowi - Ma'ruf Kinerja Ekonomi Tak Memuaskan

Fraksi PKS DPR menegaskan, ketidakberhasilan Jokowi-Maruf mencapai target ekonominya, menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah.
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang menurut Irma NasDem, tiga di antaranya tidak memenuhi ekspektasi publik dan layak diganti oleh Presiden Jokowi. (foto: rctiplus.com).

Jakarta - Hari ini, 20 Oktober 2020, genap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, masih banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan dengan baik.

Hal itu diungkapkan, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati. Anis menyampaikan pandangannya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terkait kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama setahun ini.

Pada bagian lain, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan

"Secara umum, kami menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan. Sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1," kata Anis melalui keterangannya dikutip Tagar, Selasa, 20 Oktober 2020.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya, menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun belakangan.

"Ketidakberhasilan yang demikian menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye. Pada bagian lain, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah," ujarnya.

Dia mengatakan, Fraksi PKS DPR mencatat ketidakberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi.

Menurutnya, porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2019 mencapai 56,62 persen, meningkat dari 55,76 persen pada 2018.

"Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli," kata dia.

PKS menilai, peranan belanja pemerintah yang hanya 8,75 persen sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah. Sementara, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58 persen dari PDB tahun 2019 sebesar Rp 15.833 triliun.

"Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6 persen," ujar Anis.

Doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini pun memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi.

Yang pertama, kata dia, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang. Angka ini semakin bertambah dengan adanya kasus-kasus PHK dan pekerja di rumahkan, atau matinya sektor usaha kecil akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, tambah Anis, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin.

Anis menuturkan, pengurangan kemiskinan secara umum mengalami perlambatan, dimana pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58 persen, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya berkurang 0,26 persen per tahun.

"Kami menilai penurunan angka kemiskinan bergerak lebih lamban,” kata Anis. Dengan guncangan pandemi Covid-19, kinerja pengurangan kemiskinan pemerintah akan semakin berat. Di satu sisi harus memperbaiki angka ketertinggalan kemiskinan rata-rata per tahun, disisi lain mengatasi melonjaknya angka kemiskinan akibat Pandemi Covid-19," ucapnya.

Pada poin ketiga, dia menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan. Berdasarkan koefisien Gini, ketimpangan di Indonesia masih stagnan pada angka 0,380, sedikit mengalami penurunan dari 0,382 atau sebanyak 0,002 poin.

"Perbaikan gini rasio lebih disebabkan meningkatnya konsumsi kalangan menengah dibandingkan perbaikan konsumsi kalangan bawah. Selain itu, berdasarkan sejumlah penelitian, kualitas pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan dan hal ini menyebabkan stagnannya koefisien gini," kata dia.

Kemudian, pada era pemerintahan sebelumnya, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka konsumsi masyarakat 20 persen termiskin akan tumbuh mencapai hampir 1 persen, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya tumbuh 0,7 persen.

"Hal ini seharusnya menjadi catatan serius untuk kebijakan Pemerintah ke depan," ucap Anis Byarwati.[]

Berita terkait
Periode ke-2 Jokowi, PKS Sorot Dinasti Politik - UU Ciptaker
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, politik dinasti semakin bertumbuh.
Satu Tahun Jokowi - Maruf, Hinca: Utang Kita Mengkhawatirkan
Satu tahun memperingati pemerintahan Jokowi dan KH Maruf Amin, anggota Komisi III DPR RI Hinca IP Pandjaitan XIII menyoroti soal utang.
Hinca Pandjaitan Ungkap Sebab Demokrat Tolak RUU Ciptaker
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hinca Pandjaitan menjelaskan ada 3 catatan Fraksi Demokrat menolak Omnibus Law Ruu Cipta Kerja (Ciptaker).
0
Survei Parameter Politik: Prabowo Capres 2024 Pilihan Wong Cilik
Secara sosiologis Prabowo cenderung dipilih oleh masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah.