UNTUK INDONESIA
PKS Sebut Prabowo Lembek Hadapi Natuna
PKS mengatakan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
Menhan Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan tindakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam menyikapi masalah Natuna tidak tegas. Kholid mengaku kecewa.

"Sikap lembek Menteri Pertahanan yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa. Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng," kata Kholid dalam pernyataan tertulis diterima Tagar, Sabtu, 4 Januari 2020.

Kholid bahkan menyebut Prabowo terlalu santai menanggapi permasalahan yang cukup berat ini. Ia mengkritisi kinerja Prabowo sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi. "Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap."

Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng.

Di luar itu, ia justru mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia di laut Natuna. Ia mengatakan apabila menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. "Cepat dan tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok."

Kholid mengapresiasi respons tegas Menteri Luar Negeri yang mengirimkan nota protes ke pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan kesiagaan dengan mengirimkan pasukan guna menggelar operasi siaga tempur menyusul adanya pelanggaran wilayah di perairan Laut Natuna Utara oleh kapal-kapal China di kawasan tersebut.

Sebelum bergerak dari Lapangan Udara TNI Halim Perdanakusumah, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono selaku pemimpin pengendalian operasi siaga tempur mengatakan operasi dilakukan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1.

Sejumlah alat utama sistem senjata (Alutsista), yakni 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU telah berada di lokasi. Sedangkan dua KRI juga telah bergerak dari Jakarta menuju kawasan perairan Natuna pada hari ini.

Yudo mengatakan, operasi siaga tempur merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Operasi tersebut diarahkan ke wilayah Natuna Utara lantaran kawasan itu tengah menjadi perhatian bersama menyusul adanya pelanggaran di perairan tersebut. []

Baca juga:

Berita terkait
China Langgar Kedaulatan RI di Laut Natuna Utara
Lagi-lagi China langgar kedaulatan RI di perairan Laut Natuna Utara yang sudah diakui oleh UNCLOS PBB dan masuk wilayah ZEE Indonesia
Cerita Jokowi Bawa Kapal Perang Untuk Pertahankan Natuna
Presiden Jokowi mengisahkan pengalamannya sebagai Presiden RI beberapa tahun lalu saat harus naik kapal perang
Presiden Jokowi Saksikan Latihan Perang di Natuna
Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk menyaksikan latihan perang TNI, Jumat (19/5).
0
Data Bansos Dampak Covid-19 Kemensos di Bantul Kacau
Lurah di Bantul, Yogyakarta, dipusingkan data penerima bansos dampak Covid-19 dari Kemensos.