PKS Minta Tak Ada Motif Terselubung Dibalik Vaksinasi Mandiri

Wakil Ketua FPKS DPR Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan motif pemerintah dalam mempersiapkan vaksinasi mandiri, serta usulan pelibatan swasta
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher. (Foto: Dok Netty Aher)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan motif pemerintah dalam mempersiapkan vaksinasi mandiri, serta usulan pelibatan swasta untuk pelaksanaannya.

Netty menjelaskan, isu vaksin mandiri oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pernah mencuat di awal program vaksinasi. Namun, pemerintah menepis isu tersebut dengan mengatakan secara terbuka bahwa vaksinasi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia.

Jangan sampai pemerintah memainkan celah hukum tersebut untuk memberikan prioritas pada kelompok pengusaha yang memiliki dukungan finansial dan mengabaikan masyarakat lainnya

"Jika sekarang muncul lagi isu melibatkan sektor swasta untuk mengadakan dan melaksanakan vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, saya perlu mempertanyakan apa motif dibalik usulan tersebut? Benarkah untuk meringankan biaya dan mempercepat kekebalan kolektif, atau ada motivasi lain? Demi asas keadilan, jangan sampai ada motif terselubung," kata Netty di Jakarta, Minggu, 14 Februari 2021.

Dia mengatakan, pemerintah sudah menugaskan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan target vaksinasi dalam jangka waktu satu tahun dengan sasaran dan strategi vaksinasi terukur.

"Fokus saja pada target, sasaran dan strategi yang dibuat agar kinerja Kemenkes dalam program vaksinasi ini terukur dengan jelas. Wacana vaksin mandiri, selain membuat pemerintah tampak plin-plan dalam membuat kebijakan, juga berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat sebagai penerima vaksin. Jangan sampai ada kesan pemerintah meninggalkan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar vaksin," ujarnya.

Apalagi, kata Netty, hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur tentang vaksin mandiri, kecuali menyoal pada proses pengadaan yang dapat dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan Perpres Nomor 99 Tahun 2020.

"Perpres ini memberi ruang pengadaan vaksin, termasuk jenis dan jumlahnya, melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia, bahkan melalui kerja sama dengan lembaga/badan internasional dengan persetujuan Menteri Kesehatan," tuturnya.

"Jangan sampai pemerintah memainkan celah hukum tersebut untuk memberikan prioritas pada kelompok pengusaha yang memiliki dukungan finansial dan mengabaikan masyarakat lainnya. Apalagi jika di dalamnya ada motif tersembunyi berupa mengambil keuntungan di tengah kesulitan," ucap Netty menambahkan.

Selain itu, Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini juga mengkritisi rilis media Kadin yang menyatakan perusahaan farmasi swasta dalam negeri berpeluang menjadi importir vaksin untuk program vaksinasi gotong royong dengan mendatangkan dari beberapa produsen di seluruh dunia, kecuali Sinovac.

"Skema pengadaan vaksin di Indonesia sudah jelas. Selain EUA, ada juga standar kehalalannya. Sejauh ini baru Sinovac yang dapat approval BPOM dan MUI. Jangan sampai dengan dalih mempercepat, justru merusak skema dan tata aturan vaksin," kata dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengingatkan pentingnya satu komando dalam program vaksinasi.

Dia menegaskan, negara harus memastikan program vaksinasi dalam posisi kendali satu pintu agar transparan, mudah dievaluasi dan dilakukan pengawasan.

"Jangan sampai kran vaksin mandiri ini menimbulkan ‘potong kompas’ pengusaha dengan beli langsung dari produsen. Akibatnya, potensi konglomerasi dan komersialisasi sangat terbuka. Jika sudah masuk skema konglomerasi, bagaimana nasib rakyat miskin untuk mendapat vaksin?" ucap Netty.[]

Berita terkait
Pernyataan Sikap PKS Soal Kudeta di Myanmar
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri Sukamta mengaku prihatin atas kudeta militer Myanmar.
Mendesaknya Vaksinasi Mandiri bagi Pelaku Wisata di Tanah Air
Pelaku wisata sangat terpuruk menghadapi pandemi Covid-19. Berharap pemerintah segera merealisasikan aturan vaksin mandiri.
Menko Airlangga: Vaksin Mandiri Diberikan Gratis ke Karyawan
Menko Airlangga mengatakan, melalui program mandiri, Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada karyawan.
0
Pengamat Nilai KPK Beri Harapan Tindak Lanjuti Penyelidikan Formula E
Gengan diperiksanya Gatot juga bisa memberikan informasi yang berarti dalam penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.