Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta menanggapi pelaporan yang dilakukan sejumlah pihak terhadap mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.
Sukamta berpandangan, persoalan ini bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan cerminan semakin bobroknya moral sebagian elite dan tokoh. Sebab, lebih mengedepankan sikap permusuhan dibandingkan dialog.
Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal
"Sedikit-sedikit sekarang melaporkan dengan tuduhan intoleran dan radikal, ini sesungguhnya mereka yang melaporkan menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian. Ini sangat memprihatinkan karena sikap elite dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat," kata Sukamta kepada Tagar, Sabtu, 13 Februari 2021.
Menurutnya, dalam hal tersebut sebaiknya seluruh pihak melakukan dialog tanpa harus menimbulkan permusuhan yang akan berefek di masa depan.
"Akibatnya semakin mempertajam pembelahan di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjadi. Sangat berbahaya kondisi seperti ini bagi masa depan Indonesia. Mestinya saat ini elite dan tokoh berikan contoh dengan kedepankan dialog, bukan permusuhan," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Sukamta, apabila sejumlah pihak yang melaporkan Din Syamsuddin dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka ini adalah kesalahan besar.
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, langkah tersebut akan menjadi blunder atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta masyarakat untuk kritis.
"Pak Din itu selama ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dialog dan mendorong moderasi. Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini. Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd," tuturnya.
Di sisi lain dia menilai Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah, rawan disalahgunakan oleh elite dan tokoh yang punya watak permusuhan.
Hal itu mengingat di dalam Perpres tersebut disebutkan adanya pelatihan pemolisian masyarakat.
"Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespons peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstremisme atau radikalisme bisa subjektif," kata dia.
"Sementara orang yang mendapat tuduhan seperti itu akan rusak nama baiknya karena terlanjur tersebar luas pemberitaannya melalui media massa dan media sosial. Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi," sambung Sukamta.
Kendati demikian, dia berharap pemerintah turun tangan untuk mendorong dialog antar elite dan tokoh.
- Baca juga: Din Syamsuddin Kritik Pemerintah Bukan Bentuk Radikalisme
- Baca juga: Din Syamsuddin Dituduh Terkait Radikalisme, KASN Tunggu Kemenag
"Saya kira ini yang terasa kering sejak Pemilu 2014, tidak ada dialog antar elite dan tokoh, di pusat maupun daerah. Api permusuhan seakan dibiarkan tetap menyala antar pihak pro dan kontra. Yang demikian ini jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan Bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak," ucap Sukamta.[]
