Bandung - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat menyambut baik kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 600.000 bagi pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta.
“Kita (Fraksi PKS DPRD Jawa Barat) menyambut baik kebijakan baru ini, karena melihat kondisi saat ini, di tengah pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang masuk ke kelompok miskin baru dan perlu segera dibantu,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Ridwan Solichin, kepada Tagar saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, 11 Agustus 2020.
Namun, menurut Ridwan, Fraksi PKS Jawa Barat mengingatkan soal jaminan akurasi data penerima bantuan langsung tunai tersebut. Apakah data dari BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan pemerintah sebagai acuan pemberian BLT ini valid? Mengingat santer kabar kalau data pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan saja masih amburadul.
“Kalau saya melihat sistem pendataan yang kita punya masih kurang bagus ya, termasuk data BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi acuan pemerintah. Pemerintah Pusat harus memastikan data calon penerima BLT ini valid dengan tak hanya melibatkan (menggunakan) data dari BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Ridwan.
Selain itu Ridwan pun mengingatkan terhadap potensi penerima bantuan ganda. Apakah Pemerintah Pusat sudah menjamin penerima bantuan ganda tidak terjadi? Misalkan penerima BLT Rp 600.000 ganda, atau penerima BLT Rp 600.000 yang juga menerima bantuan provinsi jenis bantuan sosial (Bansos) lainnya.
“Mekanisme apa yang dilakukan Pemerintah Pusat agar hal tersebut tidak terjadi? Apakah kebijakan pemberian BLT Rp 600.000 ini melibatkan pihak sampai level terkecil agar tidak ada penerima bantuan ganda?” tanya Ridwan.
Ridwan pun menambahkan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan yang jadi acuan pemerintah dalam memberikan BLT Rp 600.000 harus dibarengi dengan data lain sebagai pembanding. Misalnya, data karyawana dari perusahaan, dan data dari pemerintah daerah agar pendistribusian BLT ini lebih merata, valid dan tidak ada ada penerima ganda, terutama penerima yang tidak layak diberikan BLT Rp 600.000 (adv). []
