Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai belum ada langkah tegas yang dilakukan pemerintah terhadap kisruh yang terjadi di Papua. Dia meminta transparasi terhadap kasus ini dibuka ke ruang publik, ketimbang membicarakan rencana perpindahan ibu kota.
Menurut dia, berbagai aksi mahasiswa Papua di beberapa kota besar, seperti penolakan rombongan Gubernur Papua di Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua pada Rabu, 28 Agutus 2019, harus disikapi secara jeli.
Sukamta melanjutkan, non-aktifnya jaringan internet di Bumi Cenderawasih hingga saat ini, dia anggap sebagai persoalan serius.
Apalagi sudah jatuh korban dari anggota TNI dan Polri. Pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS ini mendorong persoalan Papua untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi konflik berkepanjangan.
"Saya kira persoalannya sangat serius, hanya saja kita masih cukup gelap atas apa yang terjadi sesungguhnya mengapa sampai berlarut-larut," kata Sukamta melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Kamis siang, 29 Agustus 2019.
Dia sangat berharap pemerintah lebih transparan terhadap persoalan Papua, karena permasalahan ini telah berjalan dua pekan dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Untuk aksi demonstrasi, menurutnya adalah hal wajar, karena memberikan aspirasi jelas diberi ruang dalam Undang-undang (UU).
"Apalagi sudah jatuh korban dari anggota TNI dan Polri. Saya kira pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata. Sementara untuk demonstrasi-demonstrasi tetap harus diberi ruang,” ujarnya.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, pemerintah sebaiknya menghentikan sejenak perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, karena ada hal yang lebih penting untuk difokuskan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Sukamta menyarankan, dalam konteks ini pemerintah perlu membuat langkah yang lebih substantif dan cermat dalam menyelesaikan konflik internal.
Ia menyebut dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden masyarakat Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang, hal ini harus didengar pemerintah. []
Baca juga: Transportasi Massal di Ibu Kota Baru Serba Listrik
