Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memilih lokasi pembangunan ibu kota baru pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara-Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Lahan seluas 180 ribu hektare dipersiapkan untuk digunakan sebagai kawasan ibu kota pemerintahan yang baru. Jokowi punya alasan mengapa pemindahan ibu kota harus segera dilakukan, karena beban Kota Jakarta yang menampung sekaligus sebagai kota pemerintahan, pusat bisnis, hingga pusat jasa sudah terlalu padat.
"Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan, beban ini akan semakin berat jika ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa," kata Jokowi.
Pemerintah memilih kawasan di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota, karena memenuhi sejumlah kriteria, yakni minimnya risiko bencana baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun letusan gunung berapi.
Memang pemindahan ibu kota tidak serta merta dilakukan tanpa pemikiran yang matang. Tetapi tiga tahun terakhir, pemerintah telah melakukan kajian mendalam kepada sejumlah daerah di Pulau Kalimantan di antaranya Palangka Raya dan Gunung Mas di Kalimantan Tengah, serta Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan.
Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah memilih kawasan di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota, karena memenuhi sejumlah kriteria, yakni minimnya risiko bencana baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun letusan gunung berapi.
Selain posisinyai strategis, Kaltim yang berada di tengah Indonesia, provinsi tersebut juga memiliki dua kota yang sudah terlihat berkembang dengan beberapa infrastruktur penunjang yang lengkap, seperti Balikpapan dan Samarinda.
Kota Balikpapan memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman atau terkenal dengan Bandara Sepinggan dengan panjang landasan apcu 2.500 meter yang telah melayani rute penerbangan domestik maupun internasional, beberapa, misalnya, ke Singapura dan Bandar Seri Begawan.
Di kota itu juga sudah terdapat dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Semayang yang berstatus kelas I dan Pelabuhan Kampung Baru Tengah. Selain sebagai pelabuhan penumpang yang melayani rute domestik, seperti ke Jakarta dan Surabaya, ternyata pelabuhan itu juga merupakan pelabuhan barang yang sibuk.
Sementara Pelabuhan Kampung Baru Tengah melayani rute-rute pelayaran ke beberapa kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur dengan kapal-kapal cepat berkapasitas sekitar 200 orang.
Kota terbesar kedua di Kaltim, Samarinda juga memiliki sejumlah sarana infrastruktur yang cukup mumpuni. Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto yang memiliki landasan pacu sepanjang 2.250 meter pun memperkuat mobilitas masyarakat di Samarinda dengan kota-kota lain.
Samarinda juga memiliki pelabuhan peti kemas yakni di Jalan Yos Sudarso dan pelabuhan baru di pelabuhan Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran.
Persoalan pertahanan keamanan ibu kota, pemerintah juga telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Terhadap hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan tidak khawatir akan perlindungan di Pulau Kalimantan.
Moeldoko mengatakan Kalimantan memang berbatasan langsung dengan negara tetangga, tidaklah menjadi ancaman. Tetapi, Moeldoko sudah punya cara untuk memperkuat sektor hankam (pertahanan keamanan), yaitu pemerintah berencana membangun pangkalan militer yang lebih lengkap baik matra darat, laut, dan udara.
"Penggunaan pangkalan udara yang ada sekarang, mungkin akan direvitalisasi," ujar mantan Panglima TNI itu.
Status lahan
Terkait lahan seluas 180 ribu hektare yang disiapkan untuk lokasi ibu kota baru, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjelaskan sebagian wilayahnya masuk ke Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.
Menurut Isran, sejumlah kawasan perlu dilakukan upaya enclave atau pemilikan hak-hak pihak ketiga di kawasan hutan, berupa permukiman ataupun lahan garapan.
Hal itu diperlukan untuk pengamanan wilayah hutan lindung dan penanaman pohon penghijauan di wilayah lahan calon ibu kota.
"Sebagian wilayah lahan ibu kota baru akan mengambil lahan di bagian timur Tahura Bukit Soeharto," ucap Isran.
Tahura Bukit Soeharto sendiri terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, serta hutan riset Universitas Mulawarman.
Isran memastikan kawasan hutan yang akan digunakan sebagai bagian wilayah ibu kota di Bukit Soeharto berstatus hutan produksi.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Kaltim akan berkoordinasi dengan Wali Kota Samarinda, Wali Kota Balikpapan, Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
Terkait kawasan hutan yang akan digunakan sebagai wilayah ibu kota, Pemerintah memacu pada aturan yang telah disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan bukan kawasan hutan lindung.
Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015, kawasan Hutan Produksi dapat berubah sesuai perencanaan dan alokasi yang dibutuhkan pemerintah.
Mengenai aturan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan dengan regulasi yang ada, maka pemegang izin kawasan hutan produksi harus menaati kebijakan yang dikeluarkan negara.
"Kalau dari sisi perizinan sih harusnya nggak ada masalah," kata Siti ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, pada Rabu 28 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Langkah selanjutnya, usai adanya keputusan lokasi lahan, Kementerian LHK akan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan mengikutsertakan Walhi tingkat nasional maupun Walhi di Kaltim sebagai organisasi di bidang lingkungan.
Menurut Siti, Presiden pun mengarahkan dalam rencana pemindahan ibu kota ditargetkan untuk memperbaiki kawasan Tahura Bukit Soeharto. Pemerintah juga akan mendorong perusahaan-perusahaan tambang untuk bertanggung jawab atas lubang-lubang sisa penggalian tambang di Kaltim.
"Kita sambil memperbaiki sisa lahan tambang, bekas-bekas lubang-lubang tambang yang di Kaltim jumlahnya hampir 1.400 lubang," ujar Siti.
Dia mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kaltim pun mendapat sambutan dari masyarakat adat Dayak se-Kalimantan.
Dalam acara Seminar Nasional dan Rakernas I Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN), di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2019, Sekretaris Jenderal Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN), Jacobus Kumis, meminta pemerintah tetap menjaga harkat dan martabat masyarakat Dayak.
Dia meminta ada lahan masyarakat adat Dayak yang tidak dibebaskan sebagai lahan mandiri masyarakat adat.
Jacobus juga mengajak seluruh masyarakat Dayak terus berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Ritual adat Tambak Pulut dan Tepung Tawar pun dilakukan oleh masyarakat Dayak Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai upaya pendingin dan ungkapan syukur atas terpilihnya kabupaten itu sebagai lokasi ibu negara. Masyarakat Dayak Paser menyambut positif pemindahan ibu kota ke Kaltim.
"Masyarakat, khususnya suku adat Paser menjaga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dan penduduk asli siap menerima lonjakan pendatang beserta budaya baru," kata Ketua Lembaga Adat Paser Kabupaten Penajam Paser Utara, Musa itu.
Pemindahan ibu kota ke Kaltim yang dilakukan pemerintah ini, bukanlah satu-satunya upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, antara Pulau Jawa dengan wilayah lainnya.
Pemerintah berencana membangun industrialisasi di Pulau Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam dan menjadikan Jakarta sebagai kota pusat bisnis berskala global.
Persiapan pembangunan ibu kota pun dirancang untuk jangka yang panjang sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, sektor sosial budaya dan pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia secara lebih baik.[]
