PKS Dukung Penguatan BPOM Lewat RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengaku mendukung penguatan BPOM melalui Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. (Foto: Tagar/Dokumen Netty)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut keterampilan memilah dan memilih pangan yang aman bagi keluarga harus diperkenalkan kepada masyarakat sejak dini.

Netty menjelaskan, semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, paparan makanan yang terkontaminasi zat berbahaya di masyarakat semakin besar.

Tugas dan tanggung jawabnya besar sekali. Namun, dukungan dari negara masih harus ditingkatkan

"Namun, sedikit demi sedikit gaya hidup sehat dan konsumsi pangan yang sehat juga mulai dikenal secara luas. Memilih dan memilah makanan yang sehat dan segar untuk melindungi diri dan keluarga tentu harus diperkenalkan kembali kepada milenial maupun orang tua seperti yang hadir pada acara hari ini," kata Netty melalui keterangannya, Jumat, 6 November 2020.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, Makanan dan pangan olahan yang terkontaminasi zat berbahaya bukan hanya sebatas isapan jempol semata.

Sementara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam acara sosialisasi keamanan pangan yang diselenggarakan di Indramayu (Kamis, 5 November 2020), meminta masyarakat untuk kritis dan tidak mudah tertipu informasi tak bertanggungjawab.

BPOM menyarankan agar praktik cek KLIK pada makanan selalu diterapkan, serta mewaspadai konsumsi bahan tambahan pangan berbahaya. Selain itu, peserta juga dikenalkan dengan berbagai cemaran makanan yang sering dijumpai baik cemaran fisik, biologis maupun kimia.

Netty berharap, partisipasi masyarakat dalam membantu tugas BPOM harus digalakkan kembali. Minimal, kata dia, pemberdayaan masyarakat yang sadar keamanan pangan harus diperluas.

"Kemudian, masyarakat juga ikut aktif mengawasi obat dan makanan berbahaya yang beredar dengan menyampaikan melalui hotline atau kanal aduan yang disediakan BPOM baik online maupun offline," ujarnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mendorong agar pemerintah menunjukkan keseriusannya mendukung tujuan dari BPOM tersebut.

"Tugas dan tanggung jawabnya besar sekali. Namun, dukungan dari negara masih harus ditingkatkan. Padahal, kalau berbicara ketahanan nasional, akan sangat dipengaruhi salah satu faktornya yaitu keamanan pangan," ucapnya.

"Hal ini tidak bisa disepelekan, dan kesadaran kolektif tentang keamanan pangan ini juga harus dibangun secara masif. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dan DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang POM ini menjadi penting," kata Netty menambahkan.

Lantas, dia menyebut, untuk menguatkan BPOM, hingga hari ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan terus didorong agar memenuhi unsur fairness dan predictability, supaya semua pihak bisa menyampaikan aspirasinya.

"RUU ini juga harus memfasilitasi aspek pembinaan pelaku usaha, perlindungan masyarakat, penguatan proses penyidikan dan penyelidikan, dan penguatan lainnya yang dibutuhkan BPOM," ucap Netty.[]

Berita terkait
BPOM: Produk Suplemen Kesehatan Meningkat saat Pandemi
BPOM melihat di tengah pandemi, masyarakat banyak mencari suplemen untuk meningkatkan imunitas.
BPOM Izinkan 2 Obat Khusus Corona Digunakan di Indonesia
BPOM mengeluarkan izin dua obat untuk penanganan pasien terpapar virus corona di Tanah Air.
UU Cipta Kerja Salah Ketik, PKS Minta Jokowi Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto desak Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) batalkan UU Cipta Kerja
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.