PKB Siap Kawal Penuntasan RUU PKS

Cucun Ahmad Sjamsurijal siap membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi untuk penuntasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Aksi mendukung pengesahan RUU PKS di Kantor DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Selasa 17 September 2019.(Foto: Tagar/Lodi Aprianto)

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan akan membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi untuk penuntasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). 

“Kami akan segera membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR agar mempunyai kesepahaman yang sama terkait urgenitas pengesahan RUU PKS di tahun 2021,” ujar Cucun, Rabu, 9 September 2020.

Dia menjelaskan berdasarkan data dari Komnas Perempuan kasus kekerasan dan pelecehan seksual sepanjang tahun 2019 tercatat mencapai 431.471 kasus. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. 

Kami akan segera membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

Baca juga: YLBHI Geram RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas

“Kekerasan seksual kepada perempuan ini telah mencapai hampir setengah juta kasus. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena trennya terus meningkat dan tak kunjung turun meskipun telah ada ancaman pengebiran terhadap para pelaku,” ujarnya.

Cucun mengungkapkan RUU PKS sebenarnya telah masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Namun karena tidak tercapainya kesepahaman dan keselarasan pandangan di antara fraksi-fraksi DPR maka, pembahasan RUU PKS akhirnya ditunda. 

“Ketidaksepahaman pandangan fraksi terhadap RUU PKS ini cukup keras karena ini menyangkut banyak hal seperti perbedaan ideologi maupun kapitalisasi electoral sehingga tidak bisa ditemukan kesepakatan untuk dibahas tahun ini,” ujarnya.

Anggota Komisi III ini menilai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak cukup untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual. Buktinya dari tahun ke tahun tren kasus kekerasan seksual terus naik. 

“Maka dalam pandangan kami dibutuhkan aturan khusus yang bersifat lex spesialis untuk mencegah maupun menindak tegas kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terrepresentasikan dalam RUU PKS,” tuturnya.

Cucun mengaku tidak mudah untuk membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi yang tegas menolak RUU PKS. Kendati demikian, PKB akan terus melakukan lobbying dan mencoba menyakinkan fraksi lain jika RUU PKS secara subtantif memang dibutuhkan untuk menekan laju kasus kekerasan seksual di tanah air. 

Baca juga: PKS Minta Baleg Cermat Soal Penyusunan RUU BI

PKB juga memastikan jika tidak ada pasal-pasal dalam RUU PKS yang membuka peluang bagi terjadinya kebebasan hubungan seksual (free sex), maupun perlindungan terhadap penyimpangan perilaku seksual di masyarakat. 

“Kita akan agendakan dalam waktu dekat untuk melakukan safari ke fraksi-fraksi lain untuk meyakinkan mereka jika RUU PKS ini memang mendesak untuk dituntaskan,” katanya. []

Berita terkait
Politisi PKS Soroti Soal Pertambangan di RUU Omnibus Law
Politisi PKS, Saadiah Uluputty menyoroti pembahasan RUU Omnibu Law Cipta Kerja yang dinilai kontroversi.
Wakil Rakyat Gagal Paham Tarik RUU PKS dari Prolegnas
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai wakil rakyat gagal memahami masyarakat dengan cabut RUU PKS dari Prolegnas.
PSI Teriak RUU PKS Diusulkan Dicabut dari Prolegnas
Jubir PSI Dara Nasution meneriakkan secara tegas menolak ide Komisi VIII DPR yang mengusulkan akan menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.