Pimpinan KPK Minta Kepala Daerah Tak Tergoda untuk Korupsi

Dalam acara pembekalan kepemimpinan pemerintahan Ketua KPK Firli Bahuri ingatkan kepala daerah untuk tidak tergoda melakukan tindak korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Foto: Tagar/Antara)

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta setiap kepala daerah tidak tergoda untuk melakukan korupsi jenis apa pun di dalam negeri.

Hal ini disampaikannya saat memberikan materi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati atau Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri


Peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara menjamin stabilitas politik dan keamanan menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.


Dalam paparannya, Firli mengingatkan Kepala Daerah yang hadir tentang peran pentingnya tugas dan peran seorang kepala daerah untuk membangun daerah.

"Peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional," ujar Firli yang hadir secara virtual, Rabu, 9 Juni 2021.

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang merasa jadi donatur saat Pilkada. Menurutnya 82,3 persen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donator dalam konstestasi Pilkada Serentak.

Donatur ini berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung.

"Kepala Daerah harus punya sikap. jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada," ujarnya.

Ia juga mengatakan soal proses perencanaan, pengesahan implementasi dan resiko korupsi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mulai dari perencanaan, Pengesahan, Implementasi dan Evaluasi. Pada tahapan-tahapan tersebut ada resiko terjadinya fraud.

Kendati begitu, ia mengatakan KPK pun sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat  atau public education approach. Kedua, pendekatan pencegahan atau preventif approach. Ketiga, pendekatan penindakan atau law enforcement approach.

Ia juga menyampaikan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Mulai dari swasta 329 orang, Anggota DPR/DPRD 280 orang, Eselon I/II/III 235 orang.

Selanjutnya Walikota dan Bupati 129 orang, Gubernur 21 orang. Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan 739 kasus, pengadaan barang dan jasa 236 kasus dan penyalahgunaan anggaran 50 kasus.

Acara Pembekalan Kepemimpinan tersebut diselenggarakan secara tatap maya virtual mulai tanggal 7 sampai dengan 11 Juni 2021 yang diikuti oleh 102 Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota petahana Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para kepala daerah agar lebih produktif dalam bekerja.

Selain itu, kepala daerah lebih inovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis, serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. []

Berita terkait
Komnas HAM Kirim Surat Panggilan ke Firli Soal TWK KPK
Komnas HAM mengirim surat panggilan kepada pimpinan KPK Firli Bahuri terkait TWK yang menyebabkan puluhan pegawai KPK diberhentikan pekerjaannya.
Firli Bahuri: Kami Tidak Ada Niat Mengusir 75 Pegawai KPK
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengumuman 75 pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan bukan diniatkan untuk mengusir mereka dari KPK.
0
Pimpinan KPK Minta Kepala Daerah Tak Tergoda untuk Korupsi
Dalam acara pembekalan kepemimpinan pemerintahan Ketua KPK Firli Bahuri ingatkan kepala daerah untuk tidak tergoda melakukan tindak korupsi.