UNTUK INDONESIA
Pimpinan DPRD Se-Tanah Papua Ajukan 8 Permintaan Ke KSP
Perwakilan DPRD se-Tanah Papua bertemu dengan Moeldoko dan Tjahjo Kumolo menyampaikan pesan berupa perminataan kepada Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah baju batik) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) berbicara dengan wartawan (Istimewa)

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menerima perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat. Moeldoko tak sendiri, ia ditemani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang turut hadir dalam pertemuan bersama para wakil rakyat dari Papua di Jakarta, 24 September 2019.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam ini, mereka meminta agar Pemerintah menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di wilayah Papua dan Papua Barat. Selain itu, poin pertama yang diajukan juga merujuk pada permasalahan di Papua belakangan ini.

Berikut 8 poin yang diajukan forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua (Papua dan Papua Barat), yakni :

1. Dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB. Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di Tanah Papua. Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.

2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua

3. Menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat

4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat

5. Meminta kepada presiden Indonesia melalui Mendagri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa papua dan papua barat untuk mendapatkan jaminan keamanan

6. Mendorong tebentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Tanah papua

7. Meminta mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan papua dan papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di Tanah Papua

8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.

Juru bicara pertemuan, Ferdinando Solossa, meminta agar poin-poin yang disampaikan ke KSP bisa ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo. []

Berita terkait
Papua Nugini Dukung Papua dan Papua Barat Bagian NKRI
Pemerintah Papua Nugini menegaskan aksi demo masyarakat Papua Nugini yang menyatakan referendum bagi Papua bukan sikap pemerintah.
Puisi Murid SD di Makassar untuk Papua
Murid Sekolah Dasar (SD) Inpres BTN membacakan secara bergantian syair puisi untuk Papua. Berikut isi dari puisinya.
Puisi Murid SD di Makassar untuk Papua
Murid Sekolah Dasar (SD) Inpres BTN membacakan secara bergantian syair puisi untuk Papua. Berikut isi dari puisinya.
0
Ronaldo Menuju 100 Gol untuk Portugal
Cristiano Ronaldo berpeluang mencetak gol ke-100 bagi Portugal sekaligus membawanya lolos ke EURO 2020 saat menghadapi Lithuania dan Luksemburg.