Pilkada Momentum Memilih Pemimpin yang Bisa Mengatasi Krisis

Pilkada 2020 harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin kuat, dan sah serta mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di Gedung DPR di Jakarta, Senin, 21 September 2020. (Foto: Puspen Mendagri)

Jakarta - Pilkada serentak Tahun 2020 harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin kuat, dan sah yang dipilih rakyatnya. Pemimpin yang diharapkan mampu menangani krisis akibat pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) di gedung DPR di Jakarta, Senin, 21 September 2020.

Menurut Mendagri, Pilkada serentak 2020 ini tidak hanya diharapkan jadi momentum memilih pemimpin yang mampu atasi krisis, tapi juga jadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah lebih maksimal menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

"Kalau setting-nya tepat ini akan menjadi kontribusi dalam rangka menekan Covid-19 ini," katanya.

Disebutkan, negara ini menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi di mana sosial kontrol kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian.

Karena sistem desentralisasi membagi kekuasaan pusat dan di daerah-daerah pun juga terbagi lagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten kota. 

"Spiritnya baik, tetapi ini menjadi tantangan ketika berhadapan dengan permasalahan nasional yang memerlukan keserempakan dan kekompakan pusat dan daerah dalam menghadapi krisis yang bersifat nasional," kata Tito.

Tantangan sekarang kata dia, adalah bagaimana melaksanakan pilkada yang lancar dan aman dari Covid-19. Sekaligus lewat pesta demokrasi lokal ini bisa terpilih kepala daerah yang definitif dan sah.

"Artinya mendapat dukungan dari rakyatnya dan memimpin upaya penanganan krisis pandemi di daerahnya masing-masing lebih kuat selain juga aman Covid-19. Tidak menjadi media penularan tapi justru menjadi kontribusi sekali lagi untuk penanganan Covid-19 itu sendiri maupun dampak sosial ekonominya," kata mantan Kapolri itu.


Kami harapkan pada penetapan pasangan calon dan pengundian nomor pasangan calon ini mudah mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan

Mendagri Tito juga mengungkapkan, pada 9 September 2020, Menkopolhukam telah mengundang seluruh stakeholder terkait dengan pelaksanaan pilkada. 

Dalam rapat koordinasi khusus yang dihadiri penyelenggara pemilu, Polri, TNI, Kepala Satgas Covid-19, Kemenkes, Kejaksaan dan dirinya sebagai Mendagri, Menkopolhukam Mahfud MD menekankan agar daerah melaksanakan rapat koordinasi untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada dan kerawanannya.

Ada tiga isu yang ditekankan Menkopolhukam. Pertama, kerawanan karena gangguan konvensional, semisal aksi kekerasan konflik dan lain-lain, maupun juga yang spesifik yang baru, yaitu mencegah kegiatan tahapan itu dari penyebaran Covid-19.

Kedua adalah mensosialisasikan peraturan KPU tentang tahapan lanjutan yang mungkin belum dipahami.

Ketiga adalah mengundang parpol yang ada di daerah-daerah dan calon kontestan untuk menjelaskan dan memahami tentang aturan-aturan, baik yang dalam PKPU maupun dalam aturan perundang-undangan lain untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Kemudian melakukan deklarasi untuk mendukung pilkada yang aman, damai, lepas dari konflik kekerasan dan juga tidak menjadi media penularan Covid-19.

"Tindak lanjutnya, pada 18 September 2020, rapat koordinasi kembali dilaksanakan," kata Mendagri. 

Rapat ini untuk mengecek persiapan sekaligus merumuskan langkah antisipasi menyongsong tahapan pilkada yang akan dilaksanakan pada 23, 24 dan 26 September. 

Seperti diketahui pada tanggal 23 September itu, akan dilakukan tahapan penetapan pasangan calon.

"Itu adalah masa yang cukup rawan. Rawan kerumunan massa euforia kalau lolos lawan dari yang kecewa mungkin. Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan tersebut sudah disampaikan karena salah satu kesuksesan pilkada ini sangat ditentukan oleh stakeholder yang ada di daerah," katanya.

Tingkat pusat ujarnya, memberikan fasilitasi dan regulasi, tapi eksekutornya ada di daerah. Oleh karena itu, di daerah harus matang persiapannya.

"Semua sudah kami cek 309 daerah ini sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kami harapkan mudah-mudahan di tahapan yang dianggap cukup rawan pada Rabu, 23 September, yakni penetapan pasangan calon dan 24 September pengundian nomor pasangan calon ini mudah mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan," kata Mendagri.[]

Berita terkait
DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemendagri dan DKPP Tahun 2021
Dalam rapat dengar pendapat Kementerian Dalam Negeri Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri Tahun 2021.
Kemendagri: Ada Pilkada atau Tidak, Prokes Ditegakkan
Kemendagri mendorong seluruh pemda menindaklanjuti Inpres tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes Covid-19.
Mendagri Apresiasi Rakor Gakkum Pilkada 2020 di NTB
Kemendagri apresiasi NTB gelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Pikada Serentak 2020 atau Rakor Gakkum Pilkada.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.