Jakarta - Dalam rapat dengar pendapat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga dihadiri Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemendagri Tahun 2021 di Jakarta, Senin, 21 September 2020.
Anggaran dimaksud sebesar Rp 3.204.700.438.000, sudah termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp 17.303.307.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri Tahun 2021.
Pengalokasian anggaran per program, yakni program pembinaan politik dan pemerintahan umum sebesar Rp 153.137.009.000, program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sebesar Rp 524.306.353.000, program tata kelola kependudukan sebesar Rp 681.650.683.000, dan program dukungan manajemen sebesar Rp 1.845.606.393.000,
Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp 1.275.386.488.000 termasuk usulan tambahan anggaran DKPP di dalamnya sebesar Rp 91.949.051.000 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri Tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
Penetapan alokasi sebanyak lebih kurang Rp 3,204 triliun itu meliputi beberapa program
Ketiga, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran BNPP sebesar Rp 227.704.562.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) BNPP Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per program, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 170.750.473.000, program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp 56.954.089.000.
Pada kesempatan tersebut sebelumnya Menteri Dalam Negeri sekaligus ex officio Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal-hal pokok terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendagri dan BNPP untuk Tahun 2021.
“Berkaitan dengan RKA K/L Kemendagri 2021 highlight yang kami sampaikan yang pertama adalah tadi disampaikan bahwa penetapan alokasi sebanyak lebih kurang Rp 3,204 triliun itu meliputi beberapa program,” ujar Mendagri yang juga dihadiri Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Imran.
Mendagri menjabarkan program tersebut secara garis besar, di antaranya program pembinaan politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan Ditjen Politik dan PUM, program yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Ditjen Ootonomi Daerah; program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Program penguatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, program monitoring masalah perencanaan anggaran terutama di daerah-daerah oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, program pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Program penyusunan kebijakan pemberian insentif bagi pelaksana inovasi daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, dan program pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi kepala daerah-wakil kepala daerah atas hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 oleh BPSDM.[]
