Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para menteri dan pimpinan lembaga untuk menyampaikan pandangan tentang penanganan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang dinilai masih jauh dari harapan. Dalam arahan yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ia menyebutkan belum ada sense of crisis yang sama di antara pejabat negara.
"Dalam tiga bulan ke belakang dan ke depan, seharusnya kita semua memiliki suasana krisis yang sama. Kita yang berada di sini bertanggung jawab kepada 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi," tutur Jokowi.
Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali ini. Dan, saya melihat bapak dan ibu menganggap ini masih normal.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perpres No.66 Tahun 2020, Apa Itu?
Jokowi meminta semua menyikapi penurunan pertumbuhan ekonomi yang tajam dengan hati-hati. Dua hari yang lalu, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia bisa kontraksi minus 6 % sampai minus 7,6 % minusnya. Begitu pula dengan Bank Dunia menyebutkan ekonomi dunia bisa minus 5 %.
Saya melihatnya masih banyak yang menganggap biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ.
"Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali ini. Dan, saya melihat bapak dan ibu menganggap ini masih normal," ucap Jokowi.
Jokowi melihat para pembantu presiden masih bekerja biasa-biasa saja, padahal kondisi Covid-19 ini merupakan extra ordinary yang juga butuh penanganan yang harus ekstra luar biasa. "Kalau ada satu saja yang berbeda, itu sangat berbahaya," tuturnya.
Presiden Jokowi sekali lagi mengingatkan untuk tidak menanggapi krisis ini sebagai sebuah kenormalan. Para menteri diminta tidak memakai hal-hal standar dalam suasana krisis extra ordinary ini.
"Manajemen krisis harus berbeda semuanya. Kalau penanganan krisis ini membutuhkan adanya Perppu, saya akan keluarkan, kalau butuh Perpres, saya buatkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri untuk penanganan krisis ini segera keluarkan. Saya melihatnya masih banyak yang menganggap biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ," kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyoroti anggaran belanja kementerian untuk penanganan Covid-19 yang dinilainya masih rendah. "Saya melihat laporannya masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepatnya karena uang beredar akan semakin banyak sehingga konsumsi masyarakat akan naik," ucapnya.
Jokowi meminta anggaran belanja kementerian untuk penanganan Covid-19 harus secepatnya dikeluarkan. Kalau perlu peraturan menteri segera dibuat agar anggaran tersebut bisa cair.
Presiden menyebutkan anggaran Kementerian Kesehatan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 75 triliun. Ternyata baru cair 1,35 % dari total anggaran. "Kalau anggaran segera keluar dengan penggunaan yang tepat sasaran untuk tunjangan dokter, dokter spesialis, tenaga medis, dan belanja peralatan medis, bisa mentrigger ekonomi," ucapnya.
Sekali lagi langkah-langkah extra ordinary harus betul-betul dilakukan. Langkah apa pun akan saya lakukan demi 267 juta rakyat Indonesia.
Penyaluran bantuan sosial juga tak luput dari sorotan Jokowi. "Bansos yang ditunggu-tunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah di lapangan, ambil tindakan," katanya.
Untuk bidang ekonomi, Jokowi meminta program stimulus ekonomi bisa menyasar ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM_). Jangan biarkan mereka mati dahulu baru diberikan bantuan.
"UMKM, usaha besar, perbankan dan semua terkait dengan ekonomi seperti industri manufaktur, terutama industri padat karya harus mendapat prioritas agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)," katanya.
Jokowi menegaskan sejauh ini belum ada kemajuan yang signifikan. Ia menyebutkan akan mempertaruhkan reputasi politiknya untuk rakyat. "Kalau penanganan belum mencukupi dan membutuhkan peraturan baru, saya akan buatkan. Sekali lagi langkah-langkah extra ordinary harus betul-betul dilakukan. Langkah apa pun akan saya lakukan demi 267 juta rakyat Indonesia," katanya.
Dalam melakukan langkah-langkah extra ordinary, Jokowi menyebutkan bisa saja mengambil langkah reshuffle kabinet. "Entah membuat Perppu yang lebih penting kalau memang diperlukan karena memang suasana sense of crisis ini harus ada," katanya.
Baca Juga: Jokowi Motivasi Negara ASEAN Hadapi Pandemi Covid-19
Di akhir arahannya, Jokowi meminta para pembantu presiden bisa memahami apa yang ia sampaikan. "Saya betul-betul meminta bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian mau mengerti, mau memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana yang seperti ini sangat diperlukan, tindakan-tindakan di luar standar sangat diperlukan. Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, akan saya buatkan," tuturnya. []
