Banyuwangi – Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar pelayanan publik di Pasar Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jokowi melihat proses pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional tersebut.
Jokowi didampingi Menko Polhukam Mahfud Md, Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Jokowi tampak menyimak penjelasan Wahyu Fina, salah seorang petugas Pasar Pelayanan Publik, tentang proses pelayanan mandiri atau self service di mana warga bisa mengakses dokumen atau izin tanpa bertemu petugas.
Selain itu, tentang integrasi data kependudukan dengan program Smart Kampung, yaitu sistem digitalisasi pelayanan publik berbasis desa yang dikembangkan Banyuwangi sejak lima tahun terakhir.
Jokowi kemudian tampak memerintahkan jajarannya untuk mereplikasi konsep unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional ke kabupaten kota lainnya di Indonesia.
Kami akan terus meningkatkan jumlah dokumen dan izin yang bisa diakses di Pasar Pelayanan Publik
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, selain telah memiliki Mal Pelayanan Publik, Banyuwangi juga memiliki dua Pasar Pelayanan Publik, yaitu di Kecamatan Rogojampi dan Genteng.
Ini merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Pasar Pelayanan Publik tersebut diresmikan Mendagri Tjahjo Kumolo pada April 2019.
”Dengan pasar pelayanan publik ini, setidaknya ada dua tujuan. Pertama, memudahkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan atau izin yang dibutuhkan. Kedua, ikut menggerakkan ekonomi pasar, karena dengan kehadiran unit pelayanan publik ini ikut meningkatkan trafik orang ke pasar tradisional. Bisa urus dokumen dan izin sambil belanja di pasar tradisional,” jelas Anas.
Di Pasar Pelayanan Publik, terdapat 98 jenis dokumen dan izin yang dilayani dalam satu tempat. Mulai dokumen kependudukan hingga perizinan seperti nomor induk berusaha, IMB, izin praktik usaha kesehatan, dan masih banyak lagi.
”Kami akan terus meningkatkan jumlah dokumen dan izin yang bisa diakses di Pasar Pelayanan Publik terutama layanan yang terintegrasi dengan instansi nonpemerintah daerah, seperti halnya di Mal Pelayanan Publik kami yang telah mencapai lebih dari 200 izin di satu lokasi,” ujar Anas. []
