Untuk Indonesia

PGI dan Gereja Tak Penting Bagi Jokowi?

Masyarakat Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) kecewa berat karena Presiden Jokowi tidak jadi datang membuka acara Sidang Raya PGI.
Warga di arena Sidang Raya PGI, di Pantai Puru Kambera, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Jumat 8 November 2019. (Foto: Tagar/Istimewa)

Oleh: Dikson Ringo*

Masyarakat Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) kecewa berat karena Presiden Jokowi tidak jadi datang membuka acara Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Tanpa informasi yang jelas lalu mewakilkan seremonial pembukaan pada Menteri Hukum dan HAM yang juga hadir sebelumnya sebagai tamu undangan.

Pilpres 2019 yang baru lalu rakyat Sumba dan NTT menyumbang 88,57 persen suara Jokowi-Ma'ruf. Provinsi NTT khususnya Pulau Sumba merupakan daerah gersang yang membutuhkan kepedulian ekstra Presiden Jokowi, perlu bermitra dengan institusi gereja untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sana yang masih terjebak kemiskinan.

Bila merujuk pada peta grografis, basis gereja memiliki bentangan wilayah paling luas sebagai basis teritorial pendukung setia atau loyalis Presiden Jokowi. Walau dalam teori politik demokrasi, jumlah pemilihlah yang menentukan keterpilihan bukan bentangan luas wiliayah yang dikuasai atau dimiliki para loyalis.

Mungkin saja Presiden Jokowi akan hadir pada acara penutupan Sidang Raya PGI tanggal 11 Nopember 2019 nanti

Demokrasi memang ditentukan daftar pemilih dan jumlah populasi. Tetapi penguasaan bentang wilayah oleh para loyalis Presiden Jokowi yang memiliki potensi alam dan energi turut mensuplai kesinambungan dan hajat hidup orang banyak dalam sistem pemilu demokrasi. Mengabaikannya akan melahirkan tanya.

Substansi demokrasi bagaimana rakyat disejahterakan melalui political will pemerintah dengan kebijakan dan program pemberdayaan.

Pulau Sumba berpotensi menjadi kawasan penyuplai kebutuhan daging di Pulau Jawa yang padat penduduknya dan rakus akan kebutuhan hidup.

Khusus Pulau Sumba dan NTT perlu diberi perhatian karena kemiskinan sistemik dapat diakhiri bila ada kepedulian Presiden Jokowi bermitra dengan institusi gereja di sana.

Bila Presiden Jokowi mengabaikan dan menganggap tidak penting hadir dalam hajat besar yang dihadiri oleh para petinggi organisasi gereja di Sidang Raya PGI sejak tanggal 8-11 Nopember 2019 nanti, maka akan semakin melahirkan tanya dalam batin. Sebenarnya ke arah manakah political will Presiden Jokowi pada periode ke-2 ini? Kemanakah arah pemberdayaan ekonomi umat? 

Tapi kita tidak sedang berandai-andai, mungkin saja Presiden Jokowi akan hadir pada acara penutupan Sidang Raya PGI tanggal 11 Nopember 2019 nanti.

Sekaligus mengukuhkan agenda kerja gereja di Indonesia dengan sub tema 'Bersama Seluruh Warga Bangsa, Gereja Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945'. Matur sembah nuwun.

*Ketua DPP KNPI Bidang Poldagri dan Pengamat Kekuasaan dan Jabatan

Berita terkait
Sidang Raya di NTT, Pengurus PGI Jangan Politikus
Ada upaya memasukkan pengurus parpol yang masih aktif menjadi anggota Majelis Pekerja Harian PGI dalam Sidang Raya yang digelar di NTT.
Warga NTT Kecewa Jokowi Tak Hadiri Sidang Raya PGI
Warga NTT kecewa karena Presiden Jokowi tak hadir membuka Sidang Raya XVII Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (SR XVII PGI).
PGI Tolak Penghentian Ibadah Gereja di Indragiri Hilir
PGI menolak adanya penghentian peribadatan yang sedang berjalan, dengan alasan apapun seperti di Indragiri Hilir.