Surabaya - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tani Jatim menggelar aksi di DPRD Jatim untuk memprotes banyaknya lahan alih fungsi menjadi non pertanian.
Protes ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Tani yang jatuh pada 24 September 2019.
Berbagai tulisan poster dibentangkan, di antaranya tuntutan penyelesaian konflik agraria Jatim, menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap petani.
Kemudian penghentian laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, mewujudkan reforma agraria sejati dan menerbitkan pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan petani berkelanjutan.
Selain itu, mereka juga membentangkan poster betulisan "Penolakan Pengesahan RUU Budidaya Sistem Pertanian".
Provinsi Jatim sebagai lumbung pangan nasional akan terancam dan sulit dipertahankan
Koordinastor aksi Mohammad Udin mengaku, selama ini Pemprov Jatim tidak memperhatikan dan cenderung mengabaikan konflik-konflik agraria. Selama 2018 terdapat 35 konflik yang berkaitan agraria.
"Selama ini Pemprov Jatim cenderung abaikan penyelesaian konflik-konflik agraria," tegas Udin.
Udin menyayangkan sikap Pemprov Jatim yang kurang memperhatikan nasib petani yang kehilangan lahannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Jatim menjadi provinsi paling banyak terjadinya konflik agraria.
Hal ini akan mengancam posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Mengingat saat ini marak alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan infrastruktur.
"Provinsi Jatim sebagai lumbung pangan nasional akan terancam dan sulit dipertahankan," tutur Udin.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Noer Soetjipto mengatakan, saat ini di Jatim sudah ada Perda tentang Perlindungan Petani dan Nelayan.
"Jatim sudah mempunyai Perda Perlindungan Petani dan Nelayan. Ini aturan untuk melindungi hak-hak petani," paparnya.
Terkait adanya desakan agar diterbitkan pergub perlindungan petani, Noer Soetjipto mengaku akan mengawalnya ke Pemprov Jatim agar gubernur segera menerbitkan pergub tersebut. []
