Oleh: Girindra Sandino*
Di Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Bali, 8 Agustus 2019, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpidato dengan bahasa yang santai penuh gurauan, dan dapat dimengerti kaum awam atau “wong cilik” memang patut diapresiasi.
Terlebih mengingat proses rekonsiliasi elit politik pascapemilu serentak lalu yang sempat membelah tajam masyarakat Indonesia sedang berjalan baik, bahkan mengarah ke komunikasi politik yang cair.
Di tengah pidato politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri menyapa kawan lama yang merupakan rival berat pada Pilpres 2019 yakni Prabowo Soebianto, juga Ahok. Sementara politikus senior pimpinan partai pendukung lain tidak mendapat sambutan yang penuh kehormatan.
Hal itu tentu menjadi pembicaraan hangat di ruang publik. Selanjutnya pidato politik Ibu Megawati Soekarnoputri, juga menyinggung beberapa persoalan, antara lain intoleransi, fenomena disintegrasi bangsa, Pikada 2020, permintaan jatah menteri yang banyak.
Pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menarik disimak sebagai rujukan proyeksi politik Indonesia ke depan.
Pertama, kehadiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang disambut hangat oleh Megawati Soekarnoputri, dan mendapat kehormatan untuk duduk di barisan petinggi partai pendukung Jokowi. Sebelumnya Megawati sudah bertemu Prabowo.
Banyak kalangan tidak tertutup kemungkinan koalisi besar akan terjadi, sebagai proyeksi Pemilu serentak 2024. Namun demikian koalisi besar atau grand coalition diprediksi tidak akan membawa perubahan baik bagi pemerintahan ke depan, di samping lemahnya oposisi sebagai penyeimbang pemerintah dalam sistem demokrasi.
Juga banyak partai pendukung Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menolak atau memberi syarat berat jika Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu jika dipaksakan maka grand coalition atau koalisi besar akan berjalan terseok, terfragmentasi di parlemen dan mudah rapuh atau menuju fragile coalition.
Prediksi ke depan Jokowi tidak akan sepenuhnya patuh dan loyal pada PDI-P soal susunan kabinet demi stabilitas pemerintahan ke depan.
Kedua, pidato politik Megawati Seokarnoputri yang menyinggung penyelenggaraan Pilkada 2020, tentu menjadi agenda strategis jangka pendek partai pengusung untuk segera mengambil manuver politik.
Dalam Pilkada, koalisi partai politik tidak ada yang permanen. Namun demikian, demi kepentingan pemilu serentak 2024 serta untuk memperlancar berjalannya pemerintahan di daerah-daerah atau lokal, koalisi strategis dan taktis harus segera direncanakan dan diwujudkan untuk menjadi pemenang di Pilkada Serentak 2020.
Seperti diketahui pada Pilkada Serentak 2018, Partai NasDem merupakan juara di 10 provinsi, sementara PDI-P dan Gerindra keok di 11 provinsi. Oleh karena itu, dalam konteks Pilkada, Partai NasDem tidak bisa dianggap enteng.
Pendekatan politik Megawati dan Prabowo dalam konteks Pilkada tidak tertutup kemungkinan untuk meredam dominasi Partai NasDem di Pilkada 2020.
Ketiga, pesan komunikasi poitik Megawati Soekarnoputri terkesan adanya isu presence of an issue, yakni harus terdapat konsesus di tengah situasi kontemporer yang di dalamnya mungkin tidak terdapat kesepakatan, atau kontroversi, juga konflik elit.
Isu retaknya Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang menjadi perbincangan hangat, seperti soal Surya Paloh yang melakukan pendekatan politik dengan Anies Baswedan, isu perebutan jatah kursi menteri, kursi pemimpin MPR, potensi masuknya Partai Gerindra dalam KIK.
Akan tetapi semua tergantung Jokowi sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogratif dalam menyusun komposisi kabinet. Prediksi ke depan Jokowi tidak akan sepenuhnya patuh dan loyal pada PDI-P soal susunan kabinet demi stabilitas pemerintahan ke depan.
*Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies
