Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyesalkan sikap lambat Pertamina dalam menanggapi isu penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Premium. "Dalam kondisi darurat pandemi seperti ini, Pertamina harusnya bisa lebih sigap menanggapi kabar yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2020.
Jika memang tidak ada rencana menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium harusnya Pertamina segera mengklarifikasi isu itu ketika baru muncul. Secara resmi Pertamina membuat surat edaran yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat.
BBM itu isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari.
Baca Juga: Kinerja Moncer, Pertamina Raup Laba Bersih Rp 35,8 T
Menurutnya, jangan sampai isu tidak benar itu merebak di masyarakat, Pertamina baru menyampaikan pernyataan sikap. Hal tersebut bisa membuat masyarakat berpikir Pertamina memang ada rencana menghapus Pertalite dan Premium.
"BBM itu isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan," ujar Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini minta Pertamina lebih aktif mensosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium.
Jika memang dalam waktu tertentu Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan, sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut.
Mulyanto menambahkan, rencana kerja tersebut sebaiknya disampaikan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Dengan demikian rakyat jadi tahu setiap kebijakan yang akan diterapkan.
"Jangan seperti sekarang yang terkesan mau mengakali-akali kebijakan. Dilontarkan dulu sebuah isu untuk melihat reaksi masyarakat. Jika terjadi penolakan maka akan ditarik dan bersikap seolah-olah isu tersebut tidak benar," ucap Mulyanto.
Ini bukan cara yang baik. Mulyanto menambahkan, pola komunikasi seperti itu harus diubah. Kebijakan apapun yang ingin diambil sebaiknya dibuka secara transparan agar masyarakat bisa memberikan tanggapan,.
Ke depan Mulyanto minta Pertamina lebih transparan dalam merumuskan kebijakan. Jangan seperti kasus harga jual BBM nonsubsidi yang hingga saat ini masih belum disesuaikan dan tidak jelas ujung pangkalnya.
Simak Pula: Keuangan Ok, Pertamina Setor Rp 181,5T untuk Negara
"Dalam hal ini Pertamina harus lebih terbuka. Jangan ada kebijakan yang ditutup-tutupi. Biarkan masyarakat tahu setiap tahap kebijakan yang akan dibuat. Jangan mendadak diterapkan sebelum disosialisasikan," kata Mulyanto.[]
