Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte mempertanyakan hasil exit poll, quick count, dan real count yang dilakukan internal BPN terkait Pilpres 2019. Philips mengacu kepada 'internal' sehingga verivikasinya tak diperlihatkan.
"Ketika mengatakan bahwa lembaga ini semua menyebarkan kebohongan, sambil mengeluarkan hasil apapun itu sebagai yang benar, sementara dia justru lebih tidak bisa diverifikasi karena sebutannya internal, kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa proses" kata Philips dalam Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 di Hotel Morissey, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 April 2019.
Jadi, lanjut Philips, jika ada klaim hasil data dari internal akan terasa janggal. "Menurut saya itu sesuatu yang agak janggal sih," lanjutnya.
Philips kemudian menegaskan exit poll maupun quick count dari sejumlah lembaga survei bukan hasil akhir yang resmi dari hasil Pemilu. Sebab, hasil resmi dari Pemilu hanya diumumkan oleh penyelenggara resmi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami dan seluruh anggota juga selalu mengimbau masyarakat, bahwa sekali lagi ini bukan hasil akhir resmi," terangnya.
Menurut Philips, polemik hasil quick count maupun exit poll sebetulnya tidak perlu bergulir. Mengingat segala aktifitas terkait hitung cepat legal selama tidak menyiarkan sebelum pukul 15.00 WIB pada saat Pemilu 2019 digelar 17 April 2019.
"Aktivitas quick count dan exit poll adalah legal dan bisa dibilang difasilitasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Yang tidak boleh adalah menyiarkan sebelum jam 15.00 WIB sore. Seluruhnya difasilitasi oleh hukum dan tidak melanggar apa pun," bebernya.
BPN Parabowo-Sandiaga sebelumnya menuding quick count sejumlah lembaga survei yang ada saat ini sebagai kebohongan dan dapat menimbulkan persepsi di tengah publik. Menimpali hal itu, Persepi mengadakan Expose Data Hasil Quick Count di Hotel Morissey, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 April 2019.
Lembaga survei yang berpartisipasi dalam acara itu, di antaranya Indo Barometer, Charta Politika, Indikator, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Cyrus Network, Populi Center, Poltracking dan Konsepindo.
Baca juga:
- BPN Absen, Persepi: Jangan-jangan Datanya Tidak Valid
- Kenapa Survei Internal BPN Prabowo-Sandi Dirahasiakan?
