Surabaya - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mengumpulkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, partai politik, dan pemerintah. Hal itu dilakukan agar menjaga kondusivitas kota Surabaya dengan cara deklarasi Jogo Suroboyo.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho menyebut rangkaian Pilwali Surabaya sudah berjalan. Namun, hingga saat ini belum ada bakal calon mendapatkan rekomendasi oleh parpol secara sah. Meski demikian, sejumlah baliho bakal calon wali kota mulai menghiasi Kota Surabaya.
Ada istilah amar makruf dan nahi mungkar. Ada mereka menggunakan kata-kata dengan baik dan ada juga dengan kata-kata kekerasan.
"Dari parpol belum resmi beri rekomendasi dan daftar ke KPU sampai saat ini. Tapi ada aroma persaingan mulai hangat. Aroma untuk mempengaruhi mulai hangat," ujarnya di Mapolrestabes Surabaya, Selasa, 10 Maret 2020.
Tak hanya itu, Sandi menyebut ada upaya yang diciptakan oleh pihak tak bertanggung jawab agar Surabaya tidak kondusif dalam Pilwali Surabaya. Tim bakal calon pun sudah turun di tingkat RT.
"Ada istilah amar makruf dan nahi mungkar. Ada mereka menggunakan kata-kata dengan baik dan ada juga dengan kata-kata kekerasan. Istilah itu sudah muncul di masyarakat untuk menyemangati melaksanaan Pilwali," ungkapnya
Polrestabes Surabaya mengajak masyarakat untuk sama-sama untuk menjaga, mengelola dengan baik sehingga Pilwali Surabaya lancar. Untuk menjaga Surabaya tidak hanya tugas kepolisian saja, tetapi seluruh komponen masyarakat, baik tokoh maupun warga.
Ia meminta masyarakat agar menyambut Pilwali Surabaya yang dengan aman, damai dan martabat. Dengan begitu, Pilwali dapat menghasilkan kualitas pemimpin seperti yang didambakan.
"Kami hanya mengajak sebelum nanti menjadi suatu perbedaan pilihan, tetapi kita mengajak semuanya bahwa apapun pilihannya tetap Jogo Suroboyo menjadi tagline bagi kita semua," harapnya.
Sementara itu Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengatakan deklarasi Jogo Suroboyo dilakukan Polrestabes Surabaya patut diapresiasi. Gagasan ini dapat menjadikan warga guyup dan rukun.
Nur Syamsi meminta masyarakat menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam proses demokrasi baik penyampaian pendapat, pemimpin yang dihasilkan dari demokrasi adalah bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat.
"Kalau kemudian dampaknya destruktif itu tidak menjadi tujuan. Sangat luar biasa inisiasi Kapolrestabes, ini pintu awal menegakkan demokrasi," ucapnya.
Sementara Komisioner Bawaslu Surabaya, Usman mengatakan dalam waktu dekat juga akan melakukan deklarasi. Setelah deklarasi akan dilakukan sosialisasi di tingkat kelurahan terkait tahapan Pilwali Surabaya mulai kampanye hingga rekapitulasi suara.
"Insyallah Bawaslu akan menyelenggarakan dan diikuti sosialisasi di tingkat kelurahan," kata dia.
