Perlukah Tambahan Menteri Perempuan di Kabinet Jokowi?

Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Ahmad Sabiq menilai jumlah menteri perempuan di kabinet Presiden Jokowi masih kurang.
Presiden Jokowi. (Foto: Sekretariat Presiden/Kris)

Purwokerto - Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Ahmad Sabiq menilai jumlah menteri perempuan di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla masih kurang jumlahnya. Maka dari itu, ia berharap perlunya penambangan jumlah menteri perempuan di kabinet mendatang.

"Banyak tokoh perempuan yang potensial menduduki kursi menteri," kata Ahmad di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu, 28 Agustus 2019 seperti dilansir dari Antara.

Saat ini, menurut Ahmad banyak tokoh perempuan yang potensinya tak dapat diragukan lagi untuk menduduki kursi menteri. Baik tokoh perempuan yang berasal dari partai maupun dari kalangan profesional.

"Asalkan memang memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni," kata dia.

Baca juga: PSI Tak Mau Bebani Jokowi dengan Jatah Menteri

Jika jumlah menteri perempuan di kabinet kelak ditambah misalnya dari kader partai politik, menurut Ahmad menjadi ajang pembuktian sekaligus kesempatan penting bagi kader perempuan.

"Kader partai yang berkualitas kan banyak. Selama ini masih banyak yang belum mendapat kesempatan yang leluasa sehingga perlu diberi kesempatan yang lebih luas lagi," tuturnya.

Banyak tokoh perempuan yang potensial menduduki kursi menteri.

Kabinet Proporsional

Selain penambahan jumlah menteri perempuan, ia berharap Jokowi bisa membentuk kabinet yang proporsional. Menurutnya, penyusunan kabinet tidak boleh sampai gemuk karena mengakomodasi keinginan partai politik pendukungnya dulu.

"Partai pendukung tentu harus diakomodasi tetapi tetap wajar dan proporsional. Jangan sampai malah menjadi tidak efisien," ucap Ahmad.

Menurut Ahmad, Jokowi juga semestinya memilih menteri secara selektif dengan mempertimbangkan kecakapan dan profesionalitas. Di samping melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dengan demikian, tidak ada calon menteri yang memiliki jejak korupsi," ujarnya. []

Berita terkait
Presiden Jokowi Perlu Tambah Menteri Perempuan
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) perlu menambah jumlah perempuan sebagai menteri dalam susunan kabinet mendatang.
Menteri Kabinet Jokowi Jilid II Diminta Laporkan Harta
Menteri di Kabinet Jokowi jilid II diimbau menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dilantik.
Figur Menteri yang Tepat untuk Jokowi-Ma'ruf Amin
Partai politik harus selektif saat mengajukan nama calon menteri untuk susunan Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.