Jakarta - Partai politik harus selektif saat mengajukan nama calon menteri untuk susunan Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal itu dianggap penting oleh Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq.
"Partai harus selektif saat mengusulkan calon menteri," katanya di Purwokerto, Rabu, 21 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Kalau itu parpol pendukung presiden wajar saja.
Calon yang nantinya menduduki kursi menteri, kata dia, akan menjadi wajah partai di pemerintahan.
"Kalau ternyata calon tersebut nantinya memiliki kinerja yang kurang baik atau bahkan korup, maka partainya bisa ikut terseret dan jelek citranya di mata publik," ucapnya.
Ia mengatakan, partai harus menyodorkan nama calon menteri yang memiliki kinerja baik dan kompeten. Pemberian 'jatah' menteri kepada partai pendukung merupakan hal yang wajar, asalkan tetap proporsional dan profesional.
"Kalau itu parpol pendukung presiden wajar saja. Parpol dibuat dan ikut pemilu itu memang untuk mewujudkan cita-cita bersamanya melalui pemerintahan," katanya.
Terpenting, kata dia, partai menyodorkan figur yang memang tepat untuk menduduki kursi menteri.
Menurut dia, figur menteri yang memiliki kinerja baik, kompeten serta berintegritas tinggi akan sangat membantu presiden terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebelumnya, ia juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk selektif memilih menteri di kabinet mendatang. Dan pemilihan menteri akan lebih optimal dengan melibatkan KPK dan PPATK.
"Dengan demikian diharapkan tidak ada calon menteri yang memiliki jejak korupsi," katanya. []
