UNTUK INDONESIA
Perjalanan Prabowo ke AS Dihantui Kasus Pelanggaran HAM
Amnesty Indonesia ingatkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto masih memiliki persoalan HAM. Mereka meminta Ketum Gerindra diadili di AS.
Amnesty Indonesia ingatkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto masih memiliki persoalan HAM dan harus diadili di Amerika Serikat. (foto: Bisnis.com).

Jakarta - Amnesty International Indonesia menyatakan, keputusan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang mencabut larangan perjalanan 20 tahun terhadap Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dapat dinilai menjadi kemunduran bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Undangan AS ke Prabowo Subianto harus dibatalkan jika dimaksudkan untuk memberinya kekebalan atas pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya," cuit akun Twitter @amnestyindodikutip Tagar, Rabu, 14 Oktober 2020.

Dan jika ada cukup bukti, dibawa ke pengadilan terkait dugaan tanggung jawabnya atas penyiksaan menurut hukum internasional.

Mereka menyesalkan, lantaran selama dua dekade terakhir ini pemerintah Indonesia belum mengambil langkah efektif untuk mengadili Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Baca juga: Prabowo Akan Penuhi Undangan Kunjungi Amerika Serikat

Padahal, penyelidikan independen resmi yang menyelidiki pelanggaran HAM berat pada 1998, menyatakan bahwa Prabowo sebagai panglima pasukan khusus tahu dan bertanggung jawab atas penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998. Namun, tuduhan terhadap eks Danjen Kopassus hingga hari ini tidak pernah disidangkan di pengadilan.

"Atas pertimbangan tersebut, @amnestyusa, @amnestyindo, @KontraS, IKOHI, @asia_ajar, Pil-Net, KASUM, @Imparsial, Public Virtue Institute, @SuaraSETARA, @sahabaticw, @elsamnews, @lbhjakarta dan @lbhpers menulis surat ke Menteri Luar Negeri AS Michael R. Pompeo," tulis Amnesty Indonesia.

Mereka pun mendesak Menteri Luar Negeri AS untuk mengklarifikasi bahwa visa yang dikeluarkan untuk Prabowo Subianto tidak memberikan kekebalan apapun kepadanya, serta Michael Pompeo dalam hal ini harus memastikan jika Prabowo melakukan perjalanan ke Negeri Paman Sam, maka harus segera diinvestigasi dengan tepat. 

"Dan jika ada cukup bukti, dibawa ke pengadilan terkait dugaan tanggung jawabnya atas penyiksaan menurut hukum internasional," tulis Amnesty.

Baca juga: Prabowo Pastikan Kerusuhan Tolak Omnibus Law Dibiayai Asing

Seperti diketahui, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke negeri Paman Sam pada tanggal 15-19 Oktober 2020.

Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan undangan kunjungan tersebut merupakan upaya tindaklanjut hubungan kerjasama kedua negara. Ia memastikan jika Prabowo akan memenuhi undangan tersebut.

"Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

Dahnil menyebut Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif. Artinya, Indonesia memiliki kebebasan untuk bekerjasama dengan negara asing manapun, termasuk melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara.

"Sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, namun menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, Menhan Prabowo Subianto selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat," kata Dahnil. []

Berita terkait
AHY Capres, Ferdinand Hutahaean: Tidak Sebesar Prabowo - Ganjar
Eks Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean menganalisis peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi capres tidak sebesar Prabowo dan Ganjar Pranowo.
Minta Prabowo Jemput Habib Rizieq, Tokoh Ini Diciduk Polisi
Syahganda Nainggolan menyarankan Prabowo Subianto untuk menjemput Habib Rizieq Shihab. Syahganda diciduk Bareskrim Polri di Depok.
Tanggapi Prabowo Soal Cipta Kerja, Indef: Tangani Pandemi Dulu
Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai sebaiknya pemerintah fokus menangani pandemi dibandingkan UU Cipta Kerja untuk pertumbuhan ekonomi.
0
PLN Gandeng KPK Amankan Aset Negara di Bali
Berkat sinergi antara PT PLN (Persero), KPK, dan ATR/BPN disebutkan nilai aset tanah yang diselamatkan lebih dari Rp 1 Triliun.