Jakarta - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menuding, kerusuhan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah ditunggangi pihak asing yang tidak ingin melihat Indonesia aman dan maju.
Dia meyakini pemuda dan mahasiswa tidak akan melakukan perbuatan vandalisme perusakan fasilitas umum, kalau tidak ditunggangi pihak asing. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengajak seluruh pihak untuk mewaspadai aksi demonstrasi di dalam negeri.
Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju.
"Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Enggak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silakan, demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat," kata Prabowo, dirilis DPP Partai Gerindra, dikutip Tagar, Selasa, 13 Oktober 2020.
Baca juga: Prabowo Jangan ke Amerika, Jemput Habib Rizieq ke Arab Saudi
Kemudian ia mengeluhkan, banyak pihak yang belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja secara saksama justru termakan hoaks yang beredar di media sosial.
"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," ucapnya.
Prabowo memandang, beredarnya hoaks terkait UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri.
"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujar dia.
Mantan Danjen Kopassus itu pun menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja kemarin. Namun, ia menyayangkan melihat banyak mahasiswa tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Prabowo Subianto Akui UU Cipta Kerja Ibarat Buah Simalakama
"Ini kan mencelakakan anak-anak kita. Dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi Covid-19," ujarnya.
Prabowo lantas meminta semua pihak menahan diri tidak lagi turun ke jalan, selanjutnya melakukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo memastikan, UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki tujuan yang baik untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia. Terlebih, saat ini ada hantaman pandemi Covid-19 yang berdampak negatif ke segala sektor. Buruh, dalam catatannya, juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini.
"Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha, pengusaha akan pindah," tutur Prabowo. []
