Jakarta – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu Provinsi dengan permasalahan gizi buruk atau stunting yang cukup tinggi, oleh karena itu pemerintah berikan perhatian yang besar kepada penanganan stunting di Indonesia.
Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) di NTT merupakan salah satu dari 100 kabupaten yang menjadi prioritas dalam penanganan stunting dikarenakan banyak bayi dan balita yang alami kurang gizi hingga gizi buruk. Penyebab dari masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti, sarana dan prasarana yang minim, kurang sumber air bersih, kesadaran masyarakat dan lainnya.
Oleh karena itu Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyatakan Pemerintah sangat menaruh perhatian yang besar dalam menangani gizi buruk ini, ini sesuai dengan target ambisus yang di canangkan oleh Presiden RI Joko Widodo yakni pada angka 14% di tahun 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Perbaikan Status Gizi di Kebupaten Sumba Barat, NTT yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian, Lembaga, dan Pemkab Sumba Barat Daya, yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis 15 Oktober 2020, Muhadjir menyampaikan perhatian pemerintah tersebut.
"Karena itu, pemerintah berusaha mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Betapa besar perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT. Kita akan 'keroyok' nanti NTT, khususnya Sumba Barat Daya, untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan tingkat kesejahteraannya," ujar Menko PMK.
Dia juga menyampaikan penyebab gizi buruk mengakar di Sumba Barat Daya yakni permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air. Oleh karena itu dia meminta kerja sama antara kementerian dan Lembaga dalam menangani masalah ini.
"Untuk penanganan stunting, perlu difokuskan di bidang sanitasi, imunisasi dasar, keluarga berencana, pemenuhan air layak dan lain-lain. Sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program dan efisiensi anggaran," ucapnya.
Ranah keluarga juga menjadi penyebab permasalahan gizi buruk, karenanya edukasi dan sosialisasi di keluarga terkait gizi buruk di perlukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menjadi pemimpin dalam hal sosialisasi stunting di keluarga, serta dalam pelaksanaan ini dibutuhkan juga keterlibatan tokoh masyarakat agar sosialisasi lebih maksimal.
"BKKBN akan menjadi lead dalam penanganan stunting dan sebagai integrator di ranah keluarga sesuai dengan arahan Pak Presiden. Selain itu pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang penanganan stunting ini di wilayah sasaran," jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga ditemukan permasalahan lain yang perlu ditangani yakni, administrasi penduduk yang bermasalah, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
Selain itu pelatihan sumber daya manusia untuk sosialisasi hidup sehat dan penanganan infrastruktur, penggunaan dana desa dan padat karya juga dibutuhkan untuk memaksimalkan penanganan stunting, serta inovasi dibutuhkan dalam penanganan stunting di Sumba Barat Daya.
Tambahnya, Muhadir juga mengharapkan dengan adanya campur tangan pemerintah dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya dapat berhasil dan menjadi contoh untuk penanganan gizi buruk di daerah lain.
"Sehingga target kita untuk penanganan gizi buruk dan stunting bisa kita laksanakan dengan baik, dan kemudian kita rumuskan sebagai model yang bisa kita replikasikan di kabupaten lain," ujar Menko PMK. []
Baca juga:
- Menko PMK: Kurikulum SMK Bekal Masuki Dunia Kerja
- Menko PMK Dukung Produksi Jamu Lokal dan Pelaku UMKM
