UNTUK INDONESIA
Penyebab Pimpinan DPRD Binjai Belum Definitif
Pemko Binjai sangat lambat menyampaikan SK penetapan pimpinan DPRD Binjai ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ketua sementara DPRD Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra (kiri) saat pengambilan sumpah di DPRD Binjai, Sumatera Utara. (Foto: Tagar/Jufri Pangaribuan)

Binjai - Setelah 34 hari dilantik menjadi anggota DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara, hingga saat ini pimpinan DPRD Kota Rambutan tersebut belum definitif.

Untuk sementara Ketua DPRD Kota Binjai diamanatkan kepada H Noor Sri Syah Alam Putra didampingi Syarief Sitepu dan Ahmad Azra'i Aziz sebagai wakil ketua.

H Noor Sri Syah Alam Putra mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, mengapa hingga saat ini pimpinan DPRD Kota Binjai belum definitif.

Sekretaris Partai Golkar Kota Binjai tersebut mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai sangat lambat menyampaikan Surat Keputusan (SK) penetapan pimpinan DPRD Binjai ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Pemko Binjai lambat menyerahkan SK ke Gubernur," kata politikus yang akrab dipanggil Kires tersebut, Senin 21 Oktober 2019.

Ia melanjutkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, pimpinan sementara paling lama 30 hari.

"Habis itu harus definitif," ungkapnya.

Kita berharap dalam waktu dekat ini SK segera turun

Penetapan pimpinan DPRD Binjai yang lambat, tambahnya akan sangat berpengaruh dengan program dewan serta pembahasan anggaran untuk Tahun 2020.

"Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 akan terlambat apabila pimpinan DPRD belum definitif," ungkapnya.

Pria yang sudah tiga periode menjadi anggota DPRD tersebut meminta, masyarakat tidak menyalahkan DPRD apabila pembahasan KUA-PPAS 2020 terlambat yang sangat jelas sekali berdampak pada pembangunan.

"Masyarakat agar tidak menyalahkan DPRD. Faktornya tadi itu, Pemko lambat menyampaikan SK pimpinan DPRD definitif ke Pemprovsu," jelasnya

Dia berharap, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi segera menandatangani SK pendefinitipan pimpinan DPRD.

"Apabila SK sudah ditandatangani oleh gubernur, barulah kita akan kejar ketertinggalan kita untuk membahas program yang sudah dirancang," sebutnya.

Sekretaris DPRD Kota Binjai, Putri Syawal Sembiring mengatakan pihaknya sudah komunikasi dengan Pemprov Sumatera Utara mengenai SK definitif pimpinan DPRD Kota Binjai.

"Kita berharap dalam waktu dekat ini SK segera turun," kata Putri. []

Berita terkait
Kejari Binjai Lepaskan Koruptor BRI Saat Malam Hari
Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Erwin Nasution membenarkan bahwa AIM dikeluarkan dari Lapas Binjai.
Anggota DPRD Bekingi Tambang Ilegal di Binjai
Anggota DPRD diduga telah menjadi beking pengusaha tambang ilegal yang ada di Kota Binjai, Sumatera Utara.
3 Anggota DPRD Kota Binjai Muda, Ganteng dan Lajang
Ada tiga orang anggota DPRD Kota Binjai yang masih muda dan tampan lho. Bahkan masih ada yang lajang
0
Rumah Dinas Direhab, Kinerja Kejari Dairi Diragukan
Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Negeri Dairi khususnya dalam penanganan kasus hukum yang menyangkut Pemerintah Kabupaten Dairi, diragukan.