Banda Aceh - Tak bisa dipungkiri banyak kalangan mampu, pengusaha menengah hingga pegawai negeri sipil masih menggunakan gas elpiji 3 kilogram (Kg).
Padahal Pemerintah Aceh telah mengeluarkan surat edaran larangan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh, untuk tidak menggunakan gas subsidi tersebut.
Tertuang dalam surat edaran bernomor: 540/8435, tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Larangan ini ditujukan agar penggunaan gas bersubsidi disalurkan tepat sasaran.
Irma, pengelola pangkalan 2R di Blang Oi di Banda Aech menyebutkan masih banyak pegawai yang membeli gas subsidi di pangkalannya.
Dia kerap kali mengingatkan dan menyinggung pembeli. "Mereka bilang, 'saya sama saja dengan orang lain. Saya bukan presiden. Saya bukan gubernur'. Daripada mereka marah, saya kasih aja," kata Irma.
Irma bahkan sudah menjelaskan bahwa Pertamina punya program menukarkan dua tabung 3 Kg dengan satu tabung 5,5 Kg. "Gratis saya bilang. Tapi mereka tidak mau," ujar dia.
Tak cuma itu, fakta lain ditemukan tim sosialisasi elpiji 3 Kg dari Pemerintah Aceh dan PT Pertamina pada Rabu 3 Juli 2019 kemarin, ada pengusaha kafe memakai gas subsidi dan pengecer menjual harga tinggi.
Sufi, salah satu pengecer di Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, menyebutkan dia mendapatkan gas yang dibawa oleh tukang becak. Dia membeli seharga Rp 25 ribu dan dijual kembali seharga Rp 30 ribu. Padahal harga di pangkalan hanya Rp 18.000 per tabungnya.
Hermansyah, pemilik pangkalan CV Hawana di Gampong Peuniti, mengaku menjual gas sesuai harga yang telah ditetapkan yaitu Rp 18 ribu. "Kita hanya berikan pada mereka yang terdaftar dan punya kartu," katanya.
Setiap pangkalan diberikan kuota oleh agen penyalur setiap bulannya. UD Hawana misalnya, mendapat kuota 1.150 tabung untuk disalurkan kepada 247 keluarga.
Ini kan gas subsidi. Hanya boleh di pangkalan dan pemakainya adalah rakyat kurang mampu
Kepala Bagian Pembinaan Indag, ESDM dan Pariwisata Biro Perekonomian Setda Aceh, Anizar menyebutkan, pihaknya memberikan imbauan soal penggunaan gas bersubsidi saat melakukan sosialisasi ke pengecer, pangkalan dan pengusaha.
"Kita kasih imbauan bahwa ke depan jangan lagi jual gas 3 kilogram. Ini kan gas subsidi. Hanya boleh di pangkalan dan pemakainya adalah rakyat kurang mampu," kata Anizar.
Tim dari Pemerintah Aceh dan PT Pertamina melakukan sosialisasi diduga adanya temuan beberapa pelanggaran, seperti penyaluran gas elpiji bersubsidi di tingkat pengecer.
Pihaknya mengambil sampel di tiga kecamatan di Banda Aceh. Tempat-tempat yang disinggahi adalah pangkalan gas di Kecamatan Baiturrahman, Kutaraja dan Meuraxa.
"Kita juga singgah di pengecer dan menyampaikan bahwa gas 3 Kg hanya dijual di tingkat pangkalan," kata Anizar.
Pihaknya, kata Anizar, melakukan sosialisasi tanpa penindakan. Di mana tahap awal, mereka memberikan pemberitahuan kepada pangkalan hingga ke pengecer, bahwa gas subsidi hanya konsumsi rumah tangga miskin dan usaha industri rumahan.
Dia menyebutkan, pihaknya akan terus mensosialisasikan pemanfaatan gas 3 Kg kepada penjual di tingkat pangkalan. Dengan demikian penyaluran gas akan tepat sasaran. "Tahap awal adalah sosialisasi. Ke depan mungkin adalah penindakan," tukasnya.
DSP Pertamina Banda Aceh, Ahmad Fernando menyampaikan terima kasih kerja sama dengan pemerintah Aceh dalam sosialisasi penggunaan gas elpiji subsidi.
"Kami jujur tidak sanggup memantau ke seluruh tempat. Dengan kerja sama ini, pemberitahuan kepada masyarakat lebih maksimal," katanya.
Saat ini, menurut Ahmad Fernando, ada 2.700 pangkalan di seluruh Aceh. Banyaknya sebaran itu, membuat Pertamina kewalahan memantau seluruhnya.
"Secara teknis kita akan mengecek semua seperti perizinan dan mensosialisasikan pemanfaatan gas 3 Kg ke mereka," sebutnya.
Dari hasil pantauan tim, pangkalan 2R paling sempurna. Di mana, pangkalan itu menyediakan timbangan dan timba berisi air.
Pemiliknya, Irma meminta setiap pembeli untuk mencelupkan tabung gas yang dibeli agar terhindar dari kebocoran. "Jika ada gas bocor, gas akan diganti. Namun jika klaim kebocoran disampaikan usai dibawa pulang, saya ngak mau ganti," kata Irma.[]
Baca juga:
