Jakarta - Jalan rusak di beberapa ruas jalan raya, sampah yang menggunung di tepi kali sepanjang Jalan Raya Citayam serta pengemis-pengemis yang masih banyak dijumpai. Hal tersebut adalah gambaran yang bisa dijumpai setiap hari di Kota Depok saat berada di bawah kepemimpinan Mohammad Idris, sebagai Wali Kota. Lalu dengan penuh percaya diri ia maju untuk kembali memimpin di periode kedua.
Apakah tak cukup kesempatan yang diamanahkan kepadanya pada periode pertama yang sama sekali tidak membawa Kota Depok melangkah lebih maju? Terlebih dengan jargon-jargon religius yang senantiasa ia jual bahkan saat di masa pemilihan tahun ini.
Apa yang menjadi jejak kepemimpinan Idrus saat ini adalah segelintir prestasi buruk dari masalah-masalah klasik yang tidak dapat ia atasi. Diantaranya perihal kemacetan, banjir, sampah menggunung, kesejahteraan masyarakat Depok sampai tingkat kriminalitas yang sulit dikendalikan.
Hal ini secara gamblang dipaparkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Depok, Yusra Amir.
"Jadi kan ini kenapa kita perlu melakukan moratorium salah satunya mengevaluasi untuk perizinan, terus kita mau tanya, menurut pengetahuan saya itu desainnya Kota Depok blueprintnya mana sih ya kita belum pernah melihat kajian itu," kata Yusri saat ditemui Tagar di kediamannya, Kamis 3 Desember 2020.
Banjir yang saat ini semakin mudah melanda Kota Depok tak cukup jika dinilai sebatas musibah saja. Kata Yusri, semakin mudahnya banjir menggenang di Kota Depok tak lepas dari perasn serta pemerintah menangani pembangunan-pembangunan.
Sampah berserakan di kali sepanjang Jalan Raya Citayam, Kamis, 3 Desember 2020. (Foto:Tagar/Handini)
Kata dia, faktor tata ruang yang tepat besar pengaruhnya terhadap banjir yang selalu dianggap sebatas musibah itu. Apabila pemerintah jeli dan fokus menangani, misalnya tidak asal mengeluarkan ijin pendirian bangunan, maka bisa jadi musibah tersebut bisa dihindari.
"Karena misalnya tata ruang, saya nanti bisa beri bukti tata ruang yang dilanggar, saya bisa kasih contohnya, misalnya daerah yang tidak boleh dibangun namun tetap diberikan ijin, ini berpotensi," kata Yusra.
Pembangunan yang tidak merata dan menjamur di mana saja, tanpa pertimbangan baik akan membuat daerah resapan air berkurang. Sehinga suatu daerah akan menjadi lebih mudah digenangi air atau berpotensi menjadi kota banjir.
Yusra, selaku warga Kota Depok yang turut mengamati pembangunan selama masa pemerintahan Idris turut prihatin. Beberapa lokasi yang tak semestinya ditutupi dengan bangunan pun turut menjadi sasaran pengembang dan dengan mudah mendapat ijin pemerintah.
Potret pengemis di salah satu ruas jalan Kota Depok, Kamis, 3 Desember 2020. (Foto:Tagar/Handini)Ia menilai, pemerintah terlalu mudah memberikan ijin dan tanpa perhitungan. Sehingga tak heran jika saat ini hujan deras senantiasa membuat warga khawatir dengan resiko banjir yang mengintai.
"Kalau dia sedikit menggunakan data atau perhitungan, sifatnya kan begitu wilayah misalnya tadinya segini hujan, air meresap sekarang ini udah (dibanguni) rumah ya volume yang kemudian menjadi tutupan ini kemudian ini airnya ke mana. Pemerintahnya enggak pernah punya data terus aja gua keluarin izin ya ini ujungnya banjir," jelas Yusra.
Masalah banjir hanyalah satu dari sekian banyak topik yang meresahkan di Kota Depok. Ia berharap kepemimpinan berikutnya Kota Depok dipegang oleh pemimpin yang tepat, juga senantiasa mengutamakan kepentingan warga Depok. []
Baca juga:
- Tanpa Idris, Imam Baca Naskah Sendiri pada Debat Publik
- Aneh, Idris Dinyatakan Sembuh Setelah Debat Publik
- Dibatasi Idris, Pradi: Kebijakan di Depok ke Arah Tak Tepat
