Depok – Ketua DPD LPM Kota depok Yusra menyatakan, proyek 1.000 kios di bawah kepemimpinan Idris, mangkrak lantaran lemahnya perencanaan juga pengawasan terhadap proyek tersebut.
Kenapa lokasinya harus di tempat yang orang tidak punya daya tarik untuk beli. Kita bicara perilaku kalau pergi ke Alfa mau ngapain sih ?, ya belanja kebutuhan bukan mau pergi makan.
“Pasti bermanfaat kalau direncanakannya misalnya harus ada kajian dong UMKM ini lokasinya di mana,” kata Yusra dalam wawancara dengan Tagar, Kamis, 4 Desember 2020.
Ketua DPD LPM Kota Depok Yusra. (Foto:Tagar/Tantri)
Menurutnya, lokasi menjadi penting sebagai daya tarik agar konsumen mau mengunjungi kios-kios tersebut. Sedangkan Idris menempatkan kios-kios tersebut di depan toko ritel modern seperti Alfamart, Indomart dan Alfamidi.
“Kenapa lokasinya harus di tempat yang orang tidak punya daya tarik untuk beli. Kita bicara perilaku kalau pergi ke Alfa mau ngapain sih ?, ya belanja kebutuhan bukan mau pergi makan. Nah kenapa sekarang kios UMKM di taruhnya di depan Alfa,” sebutnya.
Hal ini menunjukkan, bahwa dalam perencanaannya Pemkot Depok dibawah kepemimpinan Idris tidak mempelajari perilaku konsumen.
ilustrasi gambar jangan golput. (Foto:Tagar/Fb Pradi Afifah)
“Orang kalau mau beli makanan biasanya datang ke tempat yang banyak pilihannya, jadi bisa pilih makanan ini itu,” tambahnya.
Yusra juga menjelaskan, alasan Pemkot Depok menempatkan kios-kios UMKM di depan Alfamart adalah keterbatasan lahan. Padahal, Idris bisa menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) yang didapat dari pengembang properti di Kota Depok.
“Dia (Idris) tempatkan di depan Alfamart (kios-kios) alasannya pasti keterbatasan lahan tapi yang sebenarnya dia tidak punya kebijakan padahal ada Fasum. Dia mintanya ke pengembang yang strategis dong. Misalnya pengembang yang cukup besar anda sediakan ini (tempat) buat UMKM,” tegasnya.
Yusra menambahkan, setelah mendapatkan lokasi Fasum dari pengembang, kemudian pemerintah yang memfasilitasi bangunannya.
- Baca Juga : Depok Banjir di Era Idris Karena Pemkot Terus Keluarkan Izin
- Baca Juga : Fatamorgana Idris, Rizieq Shihab, Pilkada Depok dan Covid
Berdasarkan dokumen yang diterima Tagar, Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM Terlambat dan Belum Dimanfaatkan sepenuhnya. Pemkot Depok, menganggarkan belanja modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp 212.500.886.772,00.
Telah direalisasikan sebesar Rp 187.998.590.951,55. diantaranya untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp 1.739.737.000,00.
Pekerjaan tersebut, merupakan janji Politik Wali Kota Idris untuk mencapai visi pembangunan 2016-2021. []
Program-program Pradi-Afifah (Gambar:Tagar/Risma)
