Pengamat Sebut Demo Mahasiswa Harus Didukung

Pengamat Politik pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto memandang aksi demo ribuan mahasiswa patut didudukung.
Aksi Demonstrasi ribuan Mahasiswa di Kota Makassar. (Foto: Tagar/Afrilian Cahaya Putri)

Gowa - Pengamat Politik pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto memandang aksi demonstrasi ribuan mahasiswa dari seluruh Universitas di daerah patut didukung. 

Dia mengatakan mahasiswa memang harus mengambil peran strategis untuk mendobrak absolutisme kekuasaan Pemerintahan dan DPR. Apalagi melihat hari ke hari rakyat semakin tidak beresonansi pada keputusan yang diambil oleh penguasa dalam mencapai tujuan bernegara. 

"Seperti terjadi missing-link antara kehendak rakyat dengan kebijakan pemerintahan," ujar Luhur kepada Tagar, Rabu, 25 September 2019. 

DPR dan presiden berada pada agenda dan kepentingan politik yang sama, maka kontrol lembaga kekuasaan sudah hilang.

Dengan adanya aksi mahasiswa ini, kata Luhur membuktikan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU KPK yang disahkan DPR, dan Undang-undang lain yang saat ini tengah dibahas di DPR RI, tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. 

"Tidak seperti sekarang, pro-kontra soal mekanisme pemberantasan korupsi, melalui revisi UU KPK masih menghadapkan rakyat dengan pemerintahnya. Melalui perdebatan jalanan dan pameran absolutisme kekuasaan," tutur Luhur.  

Menurut Luhur, seharusnya pemerintah dan DPR bisa mengambil keputusan yang progresif dan bersinergi terhadap pengawasan mekanisme institusional. Tetapi, melihat keadaan sekarang ini semakin sudah tidak ada pengontrolan. 

"DPR dan presiden berada pada agenda dan kepentingan politik yang sama, maka kontrol lembaga kekuasaan sudah hilang. Memang masih Mahkamah Konstitusi (MK) untuk judicial review, tetapi dengan komposisi pilihan hakim MK yang berasal dari pemerintah dan DPR, sulit mengharapkan mereka mengambil keputusan progresif," ujarnya. 

Luhur menyebutkan dalam literatur ilmu politik ketika tidak terjadi check and balances, maka ciri pemerintahan otoriter sedang berjalan.

Sebelumnya, aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan sejumlah titik lain berujung kericuhan.[]    

Baca juga:

Berita terkait
Disesalkan, Demo Ricuh dan Rusak Fasilitas di Medan
Demo mahasiswa di Medan disesalkan karena berujung ricuh dan merusak fasilitas. Demo juga ditunggangi DPO teroris.
Kapolda Sulsel Meminta Maaf Kepada Jurnalis Makassar
Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe meminta maaf kepada jurnalis Makassar yang menjadi korban pemukulan aparat kepolisian saat unjuk rasa.
Polisi Tangkap Mahasiswa Makassar di Dalam Masjid
Aparat kepolisian melakukan penyisiran dan menangkap sejumlah mahasiswa hingga masuk ke dalam masjid.