Bukittinggi — Resesi ekonomi yang dialami Indonesia pada triwulan III 2020 akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak merosot. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi mencatatkan realisasi pajak hanya Rp 684 miliar, atau sekitar 86 persen dari target di tahun 2020.
“Kami diberi target pemerintah pusat mengumpulkan pajak sebesar Rp 795 miliar untuk wilayah kerja di lima kabupaten/kota. Hingga penghujung 2020, realisasi penerimaan berjumlah Rp 684 miliar, atau sekitar 86 persen dari target,” ujar Kepala KPP Pratama Bukittinggi, Akhiruddin, melalui rilis yang diterima Tagar, Minggu, 14 Januari 2021.
Akhirudin membeberkan pertumbuhan pajak dibandingkan penerimaan tahun lalu, mengalami minus 13 persen lebih.
“Ini dari segi pencapaian KPP Pratama Bukittinggi dalam kondisi Covid-19, karena itu patut diapresiasi juga. Banyak batasan sehingga pemungutan pajak tidak optimal. Misalnya, kami tidak bisa banyak tatap muka dengan wajib pajak dan sebagainya,” jelasnya.
Dengan keadaan pandemi ini, Akhiruddin berharap stimulus yang sudah diberikan kepada wajib pajak agar bisa tetap mendongkrak kegiatan perekonomian. Misalnya insentif pajak bagi dunia usaha, atau relaksasi pajak yang diberikan kepada UMKM.
“Wajib pajak adalah pahlawan bangsa karena negara butuh dana untuk mengatasi pandemi. 75 persen pendapatan negara itu berasal dari pajak,” harapnya.
Tupoksi kedua KPP Pratama Bukittinggi, lanjut Akhiruddin, yaitu mengunpulkan SPT tahunan 2020 dengan realisasi mencapai 65.511 wajib pajak.
“Wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan mengalami pencapaian kepatuhan hingga 100,01 persen. Karena pandemi, maka pengumpulan yang kami lakukan lebih fokus. Inovasi bisa dicapai lewat sambungan telepon maupun rapat virtual sehingga bisa lebih baik. Biasanya, di luar masa pandemi, jarang sekali realisasi ini bisa sampai 100 persen,” tuturny.
“Penyuluhan sadar pajak sebagai tupoksi ketiga, menjadi lebih banyak pula selama pandemi. Banyak inovasi yang dilakukan via zoom, telepon dan WhatsApp. Lumayan banyak juga peminatnya,”
Target Penerimaan Pajak Tahun 2021
Ditanyakan wartawan soal target pajak yang bakal dikumpulkan di tahun 2021, Akhiruddin menyebut pihaknya belum mendapat petunjuk dari jajaran Kementerian Keuangan.
“Target pajak untuk tiap KPP belum turun. Namun target pajak secara nasional sudah termaktub dalam APBN 2021 yaitu sebesar Rp 1.210 triliun. Angka ini naik dari realisasi 2020 yang berjumlah Rp 1.079 triliun,” ucapnya.
Biasanya, kata Akhiruddin, target yang dibebankan ke setiap KPP mengikuti hitungan nasional. Misalnya, jika target nasional ditumbuhkan 13 persen dari realisasi sebelumnya, maka begitu pula target di setiap KPP.
“Jika realisasi pajak kami tahun 2020 sebesar Rp 684 miliar, maka akan diberi target berkisar 13-15 persen,” terangnya.
Untuk mencapai target itu sekaligus agar minus di tahun 2020 tidak terulang, Akhiruddin menyebut pihaknya masih menunggu arahan dan kebijakan pusat.
“Disamping usaha yang sudah dilakukan, tahun 2021 harus melihat juga kemampuan wajib pajak. Untuk capai target, kami masih wajib ikuti SOP rutin setiap tahun. Jika ada kebijakan baru, maka kami akan ikuti secara nasional,” pungkasnya.[]
