UNTUK INDONESIA

Utang Negara Tembus Rp 6.074 Triliun, Ini Dalih Sri Mulyani

Hingga akhir Desember 2020 utang Indonesia tembus di angka Rp 6.074,56 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beralasan adanya pandemi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beralasan adanya pandemi sebabkan utang Indonesia membengkak. (Foto: Tagar/Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images)

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beralasan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan utang pemerintah kian membengkak. Hingga akhir Desember 2020 utang Indonesia tembus di angka Rp 6.074,56 triliun. Artinya, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68 persen.

"Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," tulis Sri Mulyani seperti dikutip pada buku APBN KiTa, Minggu, 17 Januari 2021.

Laporan itu menulis pembiayaan utang di tahun 2020 saja, mencapai Rp 1.226,8 triliun. Utang baru tersebut naik hampir tiga kali lipatnya atau 180,4 persen dari realisasi tahun 2019 yang hanya Rp 437,5 triliun.

Rinciannya, pembiayaan utang itu didapatkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.177,2 triliun atau naik 163 persen dari tahun sebelumnya. Sementara pinjaman hanya Rp 49,7 triliun atau minus 667 persen dari periode 2019.

Tujuannya sampai perekonomian pulih dan kredit naik lagi.

Untuk pembiayaan investasi selama 2020 terealisasi Rp 104,7 triliun, dari target pemerintah dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 257,1 triliun. Pembiayaan investasi ini diberikan pemerintah ke sejumlah BUMN maupun BLU akibat pandemi Covid-19.

Investasi kepada BUMN mencapai Rp 31,3 triliun, BLU Rp 31,3 triliun, dan lembaga atau badan lainnya Rp 25 triliun. Pemberian pinjaman selama tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun, kewajiban penjaminan Rp 3,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 70,9 triliun.

Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran selama 2020 mencapai Rp 1.190,9 triliun. Angka ini naik 196 persen dari tahun 2019 yang hanya Rp 402,1 triliun. Adapun pembiayaan anggaran itu untuk menutup APBN yang tekor atau mengalami defisit Rp 956,3 triliun, mencapai 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Defisit ini melebar dibandingkan akhir 2019 yang sebesar Rp 353 triliun atau 2,2 persen dari PDB. Meski demikian, pembiayaan itu tak seluruhnya digunakan untuk menutup defisit. 

Sebab, pemerintah mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2020 sebesar Rp 234,7 triliun. SILPA itu didapatkan dari pembiayaan anggaran pemerintah sebesar Rp 1.190,9 triliun, sementara defisit anggaran sebesar Rp 956,3 triliun.

Sisa anggaran selama 2020 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan 2019 yang hanya Rp 53,4 triliun. Sri Mulyani mengatakan, sebagian dari SILPA itu akan digunakan untuk anggaran di 2021.

"Ini sudah ada di UU APBN untuk kemampuan menggunakan SiLPA 2020," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu, 6 Januari 2021 lalu. 

Dia merinci, sebanyak Rp 66,7 triliun dana SILPA itu tidak bisa ditarik. Sebab akan ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. 

Penempatan dana itu juga bertujuan untuk membantu dunia usaha, termasuk UMKM dengan kucuran kredit melalui perbankan.

"Tujuannya sampai perekonomian pulih dan kredit naik lagi," jelasnya.

Selain itu, sebanyak Rp 50,9 triliun dana SILPA tersebut akan dialihkan untuk anggaran 2021. Termasuk untuk mendorong program vaksinasi dan pelaku UMKM. Sementara sisanya akan dibukukan dalam saldo kas kumulatif (SAL) di Bank Indonesia untuk pertahanan kedua jika nantinya terjadi kekurangan likuiditas di 2021.[]

Berita terkait
Rizal Ramli ke Sri Mulyani: Jangan Main-main Soal Utang
Ekonom Senior Rizal Ramli mengingatkan Sri Mulyani agar tidak bermain-main soal utang. Sebab, tidak ada Menkeu yang pinjam dengan bunga mahal.
Kata Sri Mulyani soal Pembatasan Kegiatan di Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut bahwa dirinya lebih pilih kendalikan Covid-19 dibandingkan dengan ekonomi.
Sri Mulyani: Vaksin Tidak Bisa Langsung Kendalikan Covid-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, ketersediaan vaksin covid-19 tidak dapat secepatnya mengendalikan pandemi covid-19.
0
Utang Negara Tembus Rp 6.074 Triliun, Ini Dalih Sri Mulyani
Hingga akhir Desember 2020 utang Indonesia tembus di angka Rp 6.074,56 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beralasan adanya pandemi.