Pendaftaran Petugas KPPS di Banyuwangi Sepi Peminat

Masih minimnya pendaftar juga dialami Bawaslu Banyuwangi. Akibat terbatasnya surat keterangan bebas Covid-19 dari Puskesmas.
Proses pendaftaran petugas KPPS di kantor KPU Banyuwangi. (Foto: Tagar/Istimewa/Hermawan)

Banyuwangi - Minat masyarakat untuk mendaftar sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Banyuwangi, Jawa Timur, terlihat sepi. Itu terbukti hingga hari terakhir pendaftaran KPPS hari ini Selasa, 13 Oktober 2020, tercatat baru 4 ribu orang sudah mendaftar dan memenuhi syarat.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Dian Purnawan mengatakan untuk pelaksanaan Pilkada kali ini, membutuhkan sekira 26 ribu petugas untuk ditempatkan di 3.745 tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di Kabupaten Banyuwangi.

Surat keterangan sehat itu menjadi kendala terbesar, karena setiap Puskesmas hanya mengeluarkan 20 surat keterangan sehat per harinya.

“Jumlah ini dengan estimasi setiap TPS membutuhkan 7 orang petugas dengan dibantu 2 orang petugas Linmas,” ujanya kepada Tagar di kantor KPU Banyuwangi, Selasa, 13 Oktober 2020.

Dian Purnawan mengatakan ada sejumlah faktor menyebabkan, masih minimnya pendaftar petugas KPPS Pilkada serentak ini. Diantaranya kata dia, sulitnya mendapatkan surat keterangan kesehatan di masing-masing Puskesmas pada musim pandemi Covid-19 ini.

”Surat keterangan sehat itu menjadi kendala terbesar, karena setiap Puskesmas hanya mengeluarkan 20 surat keterangan sehat per harinya. Jumlah itu tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan surat keterangan sehat di setiap kecamatan,” kata Dian.

Jadi, kata Dian, pihaknya telah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Banyuwangi sebelumnya agar membantu pelaksanaan rekrutmen KPPS agar Puskesmas tersebut memaksimalkan membantu proses surat kesehatan.

“Kami sudah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi surat keterangan sehat di setiap puskesmas bagi warga yang hendak melamar KPPS. Jia tidak rekrutmen KPPS tidak akan terpenuhi, dan pastinya akan menggagu tahapan Pilkada serentak,” kata Dian

Persoalan sama juga dialami Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Banyuwangi. Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hamim mengaku hingga hari ini, dari 7. 490 petugas pengawas TPS yang dibutuhkan, baru terpenuhi 60 persen.

“Itu artinya masih kekurangan 40 persen. Jika hingga batas waktu terakhir pendaftaran tanggal 15 Oktober nanti kuota petugas pengawas TPS belum terpenuhi, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran," ucapnya.[]

Berita terkait
Temuan Bawaslu Banyuwangi Pelanggaran Kampanye Cabup
Pelanggaran dua cabup di Banyuwangi temuan Bawaslu saat kampanye adalah soal protokol kesehatan dan pemasangan APK.
Warga Banyuwangi Buka Jajanan Kuliner Tahu Tradisional
Pasar kuliner di Banyuwangi menyuguhkan berbagai makanan kuliner tahu tradisional buatan warga setempat.
Potensi Tsunami, Desa Tangguh Bencana Banyuwangi Diaktifkan
BPBD Banyuwangi mendata ada 4 desa di Banyuwangi masuk risiko tinggi terdampak tsunami. Sehingga Desa Tangguh Bencana diaktifkan.
0
Firli Bahuri Minta Pegawai KPK Komitmen Perangi Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meninta semua pegawai yang baru dilantik untuk memerangi tindakan korupsi di negeri ini.